Ke mana revolusi AI membawa kita: polarisasi vs shuzhi (術治)

1) Revolusi AI, pedang bermata dua: meningkatnya produktivitas dan meluasnya polarisasi

Kita sekarang berada di tengah revolusi AI. Sambil menata beberapa keadaan, kita perlu memahami hakikat masalah mendasar yang menimpa manusia. Masalah yang banyak diperdebatkan ialah skenario bahwa AI akan menggantikan manusia, atau skenario bahwa manusia yang menguasai AI akan menguasai manusia lain. Yang mutlak harus dipertimbangkan berkenaan dengan masalah ini adalah kodrat manusia. Baru dengan analisis tentang kodrat manusia yang kita miliki sebagai Homo sapiens kita dapat mendekati masalah-masalah ini.

Dalam membahas kodrat manusia, kita harus menelaah pemikiran Descartes (1596–1650), yang disebut bapak filsafat Barat modern. Pada saat pemikirannya mencapai puncaknya, ia menerbitkan dua karya, yaitu Discours de la méthode (Uraian tentang Metode, 1637) dan Principia Philosophiae (Prinsip-Prinsip Filsafat, 1644). Di sana, melalui proposisi “Aku berpikir, maka aku ada”, ia menjadikan pikiran manusia titik tolak yang pasti bagi semua pemikiran. Ia menekankan bahwa alam dapat dijelaskan dengan hukum-hukum matematis dan mekanis, dan bahwa manusia dapat menguasai alam melalui nalar. Ia mendefinisikan dunia materi sebagai substansi yang berbeda dari pikiran, yang sifat hakikinya adalah keluasan (延長) (res extensa), dan menjelaskan alam sebagai objek yang bergerak menurut hukum-hukum mekanis. Ia memandang bahwa pikiran manusia, yang meneladani kesempurnaan Tuhan, memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan alam. Dengan demikian ia mengajukan pandangan dunia mekanistis sebagai inti pandangannya tentang alam. Ia menjelaskan bahwa alam seperti mesin yang rumit, dan bila prinsip-prinsipnya diketahui, alam dapat dimanipulasi dan dikendalikan. Lebih jauh lagi, dalam antroposentrisme (anthropocentrism), ia menafsirkan bahwa nalar manusia memiliki kekuatan untuk meniru tatanan Tuhan, sehingga memiliki hak untuk menguasai alam.

Dengan demikian Descartes memberikan sumbangan positif yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan sekaligus sumbangan negatif dalam membuka antroposentrisme zaman ideologi. Di sini kita harus memperhatikan bagaimana analisis Descartes tentang kodrat manusia memimpin filsafat Barat modern dalam bentuk “rasionalisme”. Rasionalismenya tampaknya mengungguli di Barat para pemikir yang menentangnya, seperti Spinoza dan David Hume, meskipun mereka penting. Tetapi ketika antroposentrisme zaman ideologi menggiring masyarakat manusia sampai di ambang kehancuran, sistem pemikiran Barat yang berpusat pada pikiran menghadapi tantangan yang sungguh-sungguh. Meskipun mengalami pasang surut semacam ini, rasionalisme Descartes masih tertanam dalam di benak orang Barat. Orang-orang yang bersandar padanya terus berpikir bahwa alam atau kodrat manusia dapat diubah dengan kekuatan manusia.

Revolusi AI adalah persoalan yang menyangkut fungsi pikiran umat manusia. Revolusi industri adalah “revolusi otot”, dan revolusi AI adalah “revolusi pikiran”. Revolusi industri adalah peristiwa ketika mesin menggantikan kerja jasmani manusia dan memperluas daya produksi secara eksplosif. Mesin uap, listrik, dan sistem produksi massal menggerakkan industri sebagai pengganti “otot” manusia. Kekuatan industri menggantikan otot manusia dan binatang yang menjadi sandaran manusia sejak munculnya Homo sapiens. Sebaliknya, revolusi AI adalah “revolusi pikiran”. Kecerdasan buatan, dengan membantu atau menggantikan kegiatan intelektual dan kognitif manusia, menciptakan inovasi pada dimensi yang baru. Revolusi AI adalah arus yang memperluas kemampuan pikiran khas manusia sambil mengubah secara mendasar masyarakat, ekonomi, dan kebudayaan secara keseluruhan. Revolusi ini membawa infrastruktur data dan komputasi, pengambilan keputusan yang otonom, perpaduan dengan dunia fisik, dan perubahan cara hidup manusia. Bagaimana kita harus memandang revolusi AI?

Betapapun AI berkembang, ia akan bergerak di dalam kodrat manusia yang menciptakannya. Bahaya yang mengancam Homo sapiens tidak terletak pada AI yang menggantikan manusia, yakni yang mengubah kodrat manusia. Seandainya AI dapat menyusun ulang kodrat manusia, sejarah Homo sapiens berakhir di situ. Semua agama, etika, teori evolusi, ilmu pengetahuan, dan sistem filsafat yang telah dihimpun Homo sapiens akan menjadi batal. Yang dimulai bukan lagi sejarah Homo sapiens, melainkan sejarah jenis manusia yang baru. Lenyapnya seluruh keberadaan dan pemikiran Homo sapiens bersama kodrat manusia sama dengan kematian Homo sapiens. Sebagai Homo sapiens, kita perlu mengingat filsafat Konfusius dan Spinoza: “Tidak perlu memikirkan kematian. Kearifan kita berasal dari perenungan bukan tentang kematian, melainkan tentang kehidupan.” Karena itu, hipotesis bahwa AI akan menggantikan manusia harus diserahkan bukan kepada wilayah filsafat, melainkan kepada bidang fiksi ilmiah.

Skenario bahwa manusia yang menguasai revolusi AI akan menguasai manusia lain pun harus dianalisis dengan berpusat pada kodrat manusia. Meskipun AI berkembang, ia akan bergerak di dalam sistem yang bernama kodrat manusia. Keegoisan yang kuat dan sifat mementingkan orang lain yang lemah, serta etika dan hukum yang berusaha mengelolanya: sistem semacam ini tetap akan menguasai revolusi AI pula. Sampai sekarang belum pernah ada agama wahyu, logika metafisis, atau ideologi apa pun dalam masyarakat manusia yang menguasai dunia manusia dengan keluar dari hukum alam yang bernama kodrat manusia. AI pun akan tetap berada di dalam sistem ini. Karena itu, kemungkinan bahwa manusia dapat menguasai manusia lain sepenuhnya melalui AI pun lebih baik diserahkan bukan kepada wilayah filsafat, melainkan kepada bidang fiksi ilmiah.

Lebih daripada kemungkinan-kemungkinan ini, masalah yang akan dibawa revolusi AI mungkin justru sesuatu yang tidak kita duga. Revolusi industri membawa perubahan iklim yang tidak diduga siapa pun, dan perubahan itu memengaruhi kehidupan kita secara luas. Revolusi industri adalah penyebab jauh (遠因) perubahan iklim. Seandainya tidak ada revolusi industri, perubahan iklim pun tidak terjadi. Revolusi industri, yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, meningkatkan secara eksplosif penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, sehingga konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer naik dengan tajam, menjadi titik tolak struktural pemanasan global dan krisis iklim. Tetapi tidak seorang manusia pun merencanakannya dan memanfaatkannya untuk menguasai manusia. Kemungkinan bahwa perubahan iklim saja akan memusnahkan umat manusia sepenuhnya memang rendah, tetapi bahaya bahwa perubahan iklim menimbulkan keruntuhan peradaban dan penurunan penduduk secara besar-besaran sungguh ada. Seiring memburuknya lingkungan untuk bertahan hidup, wilayah yang dapat dihuni menyusut akibat naiknya permukaan laut, gelombang panas, kekeringan, dan banjir. Selain itu, kemungkinan terjadinya kelaparan besar-besaran bertambah akibat menurunnya produktivitas pertanian dan kekurangan air. Sekaligus, karena perubahan iklim memungkinkan penyebaran pembawa penyakit menular, pandemi dapat pecah kapan saja.

Mari kita dekati perubahan iklim dari kodrat manusia. Perubahan iklim terletak pada kegagalan mengendalikan kodrat manusia, di mana keserakahan manusia berusaha terus-menerus menambah kekayaan. Seandainya manusia memiliki kemampuan itu, masyarakat manusia akan mengelolanya sebelum seluruh dunia tertutup oleh industrialisasi dan perdagangan dan sampai pada proses penjarahan alam. Dengan revolusi industri, hasrat dan keegoisan manusia, yang diperbesar oleh modal dan teknologi, melahirkan ilusi bahwa alam dapat dihisap tanpa batas, dan akhirnya berujung pada akibat yang disebut perubahan iklim. Meskipun selama beberapa dasawarsa terakhir peringatan tentang perubahan iklim terus diulang dan masalahnya sungguh-sungguh telah menimpa kita, umat manusia memalingkan muka dari tanggung jawabnya untuk menjamin kemungkinan bertahan hidup generasi mendatang.

Revolusi AI menjadi panggung tempat kodrat manusia kembali tampil dengan kuat. Sebabnya, revolusi industri maupun revolusi AI adalah cermin yang menampakkan kodrat manusia dan penguat yang memperbesar kodrat manusia. Revolusi industri membawa banyak manfaat bagi manusia. Demikian pula revolusi AI akan membawa banyak manfaat bagi manusia. Tetapi sekaligus, sebagaimana revolusi industri memperbesar keserakahan manusia sampai di luar kendali manusia sendiri, masalahnya ialah bahwa revolusi AI akan memperlihatkan kelekatan manusia pada kekayaan dan nafsu akan kekuasaan dengan lebih besar dan lebih telanjang. Apakah revolusi AI akan membuat manusia lebih bebas, ataukah lebih bergantung?

Pada masa revolusi industri kita mengalami gerakan Luddite (Luddite movement, 1811–1816). Kaum Luddite adalah para buruh industri tekstil yang mengikuti seorang tokoh bernama “Ludd”, entah tokoh nyata atau bukan, yang konon mulai menghancurkan mesin tenun. Gerakan ini adalah gerakan penghancuran mesin oleh buruh Inggris pada awal revolusi industri. Lebih dari sekadar kerusuhan, gerakan itu adalah perjuangan kelas buruh untuk hak hidup. Orang-orang yang ikut dalam gerakan Luddite adalah orang yang terutama mencemaskan pengangguran dan makin dalamnya kemiskinan, yakni polarisasi masyarakat. Mereka dinilai telah meletakkan dasar bagi gerakan serikat buruh dan gerakan demokrasi kemudian. Sekaligus, segi negatifnya terus membesar. Meskipun ada gerakan serikat buruh dan gerakan demokrasi, kenyataannya masalah kesenjangan antara kaya dan miskin makin dalam setelah revolusi industri. Keserakahan dan polarisasi yang melekat dalam kodrat manusia meluas sebesar itu.

Arah yang akan ditempuh revolusi industri dan revolusi AI pada akhirnya ditentukan bukan oleh rancangan pikiran manusia atau penemuan metafisis, melainkan oleh kodrat manusia. Ke arah mana revolusi AI akan bergerak diperlihatkan dengan baik oleh contoh masa lalu tentang bagaimana kodrat manusia bekerja melalui revolusi industri. Kita harus memandang secara positif dan menikmati berbagai kemajuan yang akan dibawa revolusi AI. Ada juga pendapat yang menentang: “Ledakkan saja semua AI dan kembali ke masa lalu.” Itu sejalan dengan gerakan Luddite yang muncul pada masa revolusi industri. Tetapi sebagaimana kita tidak dapat mengabaikan revolusi industri, kita tidak dapat mengabaikan AI. Karena itulah arus besar masa depan, kita tidak boleh tertinggal. Tetapi bagaimana kita akan mengelola ketidakstabilan di dalam negara dan antarnegara yang ditimbulkan oleh makin lebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, yakni menyusutnya kelas menengah?

Revolusi industri dan revolusi AI: polarisasi lahir dari pengejaran kepentingan pribadi yang mengabaikan kepentingan umum

Gejala polarisasi terjadi karena pengejaran kepentingan pribadi dibenarkan dengan mengabaikan kepentingan umum. Itulah teori pertemuan kepentingan pribadi dan kepentingan umum, yakni teori bahwa meskipun perusahaan-perusahaan raksasa mengejar kepentingan pribadi, kepentingan pribadi mereka pada akhirnya kembali sebagai kepentingan umum dan berguna bagi semua. Tetapi gejala yang diperlihatkan revolusi industri dan revolusi AI memperlihatkan keadaan yang berlawanan dengan hipotesis ini. Keduanya memperlihatkan keadaan di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan kelas menengah melemah. Pada akhirnya, hakikat polarisasi terletak pada sistem ekonomi politik yang melanggar kepentingan umum dan mengizinkan pengejaran kepentingan pribadi.

Mari kita telaah hakikat polarisasi. Akibat revolusi industri, terbentuklah kelas kapitalis. Mereka adalah para pengusaha dan pemilik pabrik yang menanamkan modal dalam industri-industri baru seperti mesin uap, mesin tenun, dan jalan kereta api, lalu menimbun kekayaan yang sangat besar. Para pengusaha tekstil, baja, dan kereta api tampil sebagai “orang kaya baru” setelah revolusi industri. Sebelumnya kaum bangsawan dan tuan tanah merupakan lapisan atas masyarakat, tetapi setelah revolusi industri, “kapitalis industri” (industrial capitalist) mengambil tempat sebagai lapisan atas yang baru. Akibat revolusi industri, muncullah para jutawan, dan timbullah polarisasi masyarakat serta perubahan iklim.

Akibat revolusi industri, lahirlah “jutawan” (Millionaire). Setelah revolusi industri, ketika paradigma antarnegara beralih dari penjarahan ke perdagangan, “miliarder” (Billionaire, pemilik satu miliar dolar atau lebih), yang kekayaannya seribu kali kekayaan jutawan, makin banyak. Lalu dengan revolusi AI muncul orang-orang yang memiliki seratus miliar dolar atau lebih, yaitu “sentimiliarder” (Centibillionaire). Berapa banyak sentimiliarder? Di dunia ada enam belas orang, dan semuanya orang Barat. Hal ini terjadi dalam sistem ekonomi politik yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan umum bertemu.

Menurut laporan terbaru organisasi bantuan pembangunan internasional Oxfam dan Laboratorium Ketimpangan Dunia (WIL), kekayaan yang dimiliki sekitar sepuluh orang terkaya melebihi kekayaan separuh penduduk dunia yang termiskin (sekitar empat miliar orang). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan dunia telah mencapai puncak sejarah. Rasio ketimpangan ini makin cepat setiap tahun. Dan selisihnya makin melebar. Polarisasi sampai pada keadaan di mana ia tidak dapat membesar lagi. Keserakahan dan nafsu menguasai yang melekat dalam kodrat manusia terus meluas.

Mereka menjadi “kapitalis AI” (AI capitalist) yang mengendalikan modal masa depan. Industri yang paling diuntungkan oleh revolusi AI antara lain semikonduktor, pembangunan pusat data, peralatan listrik, dan bahan baterai. Di hadapan para kapitalis AI ini, para kapitalis industri, yaitu pengusaha tekstil, baja, dan kereta api, kehilangan kekuatannya. Para kapitalis AI memonopoli data. Bila pada masa revolusi industri tanah dan mesin adalah inti modal, sekarang data dan algoritma adalah inti modal. Mereka memiliki kekuasaan atas platform, karena perusahaan platform global menguasai pasar melalui teknologi AI. Terutama, mereka memperkuat pemusatan kekayaan. Segelintir pengusaha dan investor menimbun aset yang luar biasa besar, sehingga polarisasi sosial makin dalam. Karena kekuatan kekayaan mereka begitu besar, mereka merebut pengaruh politik dan sosial. Para kapitalis AI tampil bukan sebagai pemegang kekuasaan ekonomi semata, melainkan sebagai lapisan penguasa baru yang menentukan kebijakan, etika, bahkan kebudayaan.

Di balik para miliarder mengintai pengangguran dan makin dalamnya kemiskinan. Lebih daripada teknologi itu sendiri, perlawanan terhadap ketidakadilan pembagian dan kurangnya jaring pengaman sosial menjadi pusat masalah sosial. Yang menjadi masalah ialah kemungkinan bahwa perusahaan, pemerintah, dan kelompok kekuasaan yang memanfaatkan AI memakai AI, demi kepentingan pribadi, sebagai sarana untuk menguasai masyarakat. Di Amerika Serikat, yang memiliki sentimiliarder paling banyak, ada pula orang-orang yang memandang hal ini sebagai masalah terbesar dan berusaha memperbaikinya. Bila suatu masyarakat atau negara runtuh, perusahaan-perusahaan raksasa pun pada akhirnya ikut runtuh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki wawasan luas untuk melihat kenyataan “relasionalisme” semacam ini.

Usaha Warren Buffett adalah contoh yang baik. Buffett adalah orang yang menentang “pemotongan pajak bagi orang kaya” dan sebaliknya dengan kuat menyerukan kenaikan pajak bagi orang kaya. Sambil mengecam kenyataan bahwa para karyawannya membayar tarif pajak yang lebih tinggi daripada dirinya, ia menekankan bahwa golongan berpenghasilan sangat tinggi harus membayar pajak lebih banyak. Dalam tulisannya di New York Times (2011), “Stop Coddling the Super-Rich” (Berhentilah Memanjakan Orang Super Kaya), ia mendesak kenaikan pajak bagi orang kaya untuk mengatasi defisit anggaran Amerika. Ia menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan yang dibayarnya (17,4%) lebih rendah daripada tarif pajak para karyawan kantornya (33–41%). Ia mengecam kenyataan bahwa tarif pajak rata-rata 400 orang teratas turun dari 29,2% pada 1992 menjadi 21,5% pada 2008. Dalam tulisannya ia juga menambahkan gagasan bahwa “tarif pajak yang tinggi tidak menghalangi investasi dan penciptaan lapangan kerja”.

Pendapatnya berlanjut menjadi usulan kebijakan yang disebut “Aturan Buffett” (Buffett Rule) pada masa pemerintahan Obama. Itulah prinsip bahwa golongan berpenghasilan sangat tinggi, dengan penghasilan tahunan satu juta dolar atau lebih, setidaknya harus membayar tarif pajak yang sama dengan kelas menengah. Itu adalah usaha untuk mengurangi pemotongan pajak bagi orang kaya dan memperkuat keadilan pajak. Usaha itu tidak terwujud, karena sistem ekonomi politik Barat yang berlandaskan individualisme. Para penentangnya, dengan mengedepankan apa yang disebut efek tetesan ke bawah, terus mengajukan penciptaan kekayaan melalui individualisme. Akhirnya Aturan Buffett gagal diundangkan. Di luar Amerika pun, “pajak kekayaan global” mulai diperbincangkan di dunia. Melalui kesepakatan G20 (2024), dibicarakan rencana untuk menerapkan tarif pajak minimum internasional bagi “pemilik kekayaan sangat besar”, dengan tujuan mencegah penghindaran pajak, mengurangi ketimpangan, dan menyediakan dana untuk menanggulangi perubahan iklim dan kemiskinan. Pajak minimum global (最低限稅, Global Minimum Tax) bagi perusahaan sebesar 15% telah memasuki tahap pelaksanaan. Tetapi pengenaan pajak global bersama atas kekayaan pribadi, yang justru penting, gagal karena tidak tercapai kesepakatan politik. Semua ini terjadi di dalam sistem individualisme Barat. Pemikiran mereka, meskipun dengan banyak usaha, gagal karena tidak berlanjut menjadi kebijakan pemerintah. Itulah usaha yang sulit bertahan di dalam sistem filsafat Barat yang memiliki logika individualisme dan bertemunya kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Berkenaan dengan revolusi AI, isu yang paling diperhatikan Senator Amerika Sanders (Sanders) justru meluasnya polarisasi. Ia memandang bahwa masalahnya bukan pada revolusi AI yang memungkinkan penyusunan ulang kodrat manusia dan bekerja secara positif, melainkan pada meluasnya kekuasaan, perwujudan keegoisan dalam kodrat manusia. Berkenaan dengan makin dalamnya ketimpangan ekonomi, ia memperingatkan bahwa AI dapat menimbulkan hilangnya lapangan kerja secara besar-besaran, dan bahwa manfaatnya besar kemungkinan terpusat pada segelintir perusahaan besar dan “golongan miliarder”. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa hal ini dapat makin memperluas polarisasi ekonomi yang sudah ada. Ia menunjukkan bahwa AI dapat mengubah bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik, pendidikan, lingkungan, bahkan cara berperang. Terutama, ia memandang bahwa penggunaan militer seperti “tentara robot” dapat memperdalam ketidakstabilan sosial dan pemusatan kekuasaan. Sanders, sambil mengakui bahwa AI adalah “teknologi yang revolusioner dan transformatif”, mengecam bahwa Kongres dan masyarakat sekarang terlalu tertinggal dalam perdebatan dan regulasi. Ia bahkan menuntut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pusat data, sambil menekankan bahwa kesepakatan sosial dan sistem regulasi harus mengejar kecepatan perkembangan AI. Pandangan Sanders ialah bahwa revolusi AI bukan sekadar persoalan kemajuan teknologi, melainkan katalis berbahaya yang dapat memperluas struktur kekuasaan sosial dan ketimpangan. Sebagaimana revolusi industri memperlebar jurang antara kelas buruh dan kelas kapitalis, revolusi AI pun dapat memperluas mekanisme polarisasi yang serupa.

Cara menghadapi polarisasi terletak pada pembagian kekayaan. Hal ini membawa kita pada proposisi bahwa pengejaran laba dan keserakahan harus dibedakan, yakni bagaimana menjamin pengejaran laba dan mengelola keserakahan. Persoalan ini sekali lagi membawa kita pada persoalan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Bila kepentingan umum dijamin, polarisasi berkurang, yakni kelas menengah terlindungi; tetapi bila pengejaran kepentingan pribadi diizinkan, polarisasi bertambah dan kelas menengah menyusut. Menyusutnya kelas menengah adalah ciri Barat. Polarisasi tampak dalam stagnasi upah kelas menengah dan naiknya biaya hidup. Produktivitas terus meningkat, tetapi upah tidak naik sebanyak itu. Dengan melonjaknya biaya perumahan, pendidikan, dan kesehatan, daya beli nyata kelas menengah berkurang. Di Barat, karena otomatisasi dan globalisasi, lapangan kerja di industri manufaktur dan industri tradisional dipindahkan ke luar negeri atau digantikan oleh otomatisasi. Ketika “pekerjaan berketerampilan menengah” yang stabil, yang menopang kelas menengah, lenyap dan digantikan oleh pekerjaan jasa yang tidak stabil dan kerja berupah rendah, kesenjangan aset makin lebar.

Naiknya harga aset, seperti properti dan saham, hanya menguntungkan lapisan atas yang memiliki aset. Kelas menengah sulit menimbun aset dan makin bergantung pada utang (pinjaman pendidikan dan kredit perumahan). Dari segi kebijakan dan struktur perpajakan, kebijakan pajak dan kesejahteraan dirancang menguntungkan lapisan atas, atau tidak cukup melindungi kelas menengah. Terutama di Amerika, beban biaya kesehatan dan pendidikan begitu besar sehingga kelas menengah mudah terdorong ke lapisan bawah. Sejak tahun 1970-an, di Amerika dan negara-negara Barat lainnya, proporsi kelas menengah terus menurun. Hal itu tampak sebagai polarisasi yang makin dalam: muncul struktur di mana lapisan atas makin kaya, lapisan bawah makin tidak stabil, dan kelas menengah lambat laun lenyap. Dampak sosialnya berlanjut menjadi polarisasi politik, ketidakstabilan sosial, dan melemahnya dasar demokrasi. Di Barat, kelas menengah sedang runtuh karena empat poros bekerja sekaligus: perubahan struktur ekonomi (otomatisasi dan globalisasi), naiknya biaya hidup, kesenjangan aset, dan kegagalan kebijakan.

2) “Bagaimana peradaban Barat dapat runtuh”: lenyapnya kelas menengah

Sistem ekonomi pasar Barat meraih keberhasilan besar dalam menghadapi keserakahan yang bernama etatisme (statism). Tetapi seiring berjalannya waktu, keserakahan tribalisme (tribalism) mengancam ekonomi pasar Barat. Tribalisme Barat adalah perpanjangan filsafat individualisme (individualism) Barat. Laissez-faire Barat, dengan membiarkan otonomi individu, mengalami proses di mana otonomi berubah menjadi kebebasan. Hal ini, ketika berpadu dengan teori pertemuan kepentingan pribadi dan kepentingan umum pada tataran individu dan kelompok, menimbulkan gejala di mana kepentingan pribadi didahulukan di atas kepentingan umum. Teori pertemuan kepentingan umum dan kepentingan pribadi mau tidak mau pada akhirnya memperdalam kesenjangan antara kaya dan miskin dalam sistem ekonomi suatu negara. Gejala etatisme, di mana para raja menjalankan ekonomi negara demi kepentingan pribadinya dan memperlebar kesenjangan pendapatan dengan rakyat, kini beralih menjadi gejala di mana para pemimpin tribalisme, menggantikan raja, mengejar kepentingan pribadi dan memperlebar kesenjangan pendapatan dengan rakyat.

Sebuah artikel berjudul “How Western Civilization Could Collapse” (Bagaimana Peradaban Barat Dapat Runtuh), dengan memandang ke masa depan, memperkenalkan masalah-masalah yang dihadapi ekonomi politik Barat. ⁴⁵⁹ Artikel itu menjelaskan bahwa peradaban Barat, yang dibangun di atas nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan individu, dan toleransi sosial, dapat menghadapi krisis dalam tiga puluh tahun, dalam satu generasi. Artikel itu mengajukan dua alasan: peradaban Barat dapat runtuh karena kerusakan ekosistem, termasuk pemanasan global, atau karena membiarkan kesenjangan antara kaya dan miskin membesar. Bila kelompok elite negara maju hanya bertujuan terus mengejar kekayaannya sendiri dan tidak peduli pada kehidupan umat manusia lainnya, masyarakat semacam itu akhirnya mundur. Masalah ini tidak tinggal sebagai keadaan dalam negeri satu negara. Bertambahnya kesenjangan antara kaya dan miskin di dalam negara mau tidak mau menimbulkan kesenjangan antarnegara. Pada akhirnya hal ini menjadi masalah seluruh bumi.

Kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin makin melebar setiap hari. Negara kaya makin kaya setiap hari, dan bagi negara miskin sekadar bertahan hidup makin sulit setiap hari. ⁴⁶⁰

Negara-negara maju, karena masing-masing sibuk dengan bertambahnya kesenjangan antara kaya dan miskin di dalam negerinya, tidak punya keleluasaan untuk mencurahkan perhatian pada masalah dunia. Bahkan tanpa masalah dunia pun, negara-negara maju besar kemungkinan menghadapi krisis yang menentukan karena masalah dalam negerinya sendiri. Sebagai contoh Amerika Serikat dan Inggris: bila kecenderungan kesenjangan antara kaya dan miskin sekarang terus berlanjut, sekitar tahun 2050 kelas menengah di Amerika dan Inggris akan lenyap, dan rakyatnya terbelah menjadi dua bagian, orang kaya dan orang yang sangat miskin.

Sekitar tahun 2050, Amerika Serikat dan Inggris pada dasarnya berubah menjadi negara yang hanya memiliki dua lapisan sosial. Sekelompok kecil elite hidup dengan baik, tetapi sebagian besar orang lainnya menghadapi keadaan hidup yang makin sulit… Mereka hidup dalam ketidakpuasan dan ketakutan, lalu berpegang pada agama, ras, atau bangsa. Orang-orang kaya makin berpegang pada kekayaan yang mereka miliki dan beralih ke sistem yang membuat sebagian besar orang miskin bekerja makin keras.⁴⁶¹

Maka di negara semacam itu, orang-orang yang berdiri di kedua ujung saling berjuang dengan sengit, dan negara itu kehilangan kemampuan untuk berfungsi sebagai negara. Nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan individu, dan toleransi makin diabaikan. Itulah “jebakan negara maju” yang menjerat Barat. Makna jebakan negara maju ditunjukkan dengan tepat oleh ucapan Jean-Claude Juncker (Jean-Claude Juncker), yang saat itu Perdana Menteri Luksemburg (perdana menteri selama sembilan belas tahun, 1995–2013, kemudian Presiden Komisi Eropa), yang diucapkannya pada 2007, sebelum krisis euro pecah: “Kami para kepala pemerintahan semuanya tahu apa yang harus dilakukan; kami hanya tidak tahu bagaimana terpilih kembali setelah melakukannya.” (We, heads of government all know what to do, we just don’t know how to get reelected when we do it.) Ucapan Juncker terutama menunjuk pada utang luar biasa yang ditanggung negara-negara maju Barat, biaya kesejahteraan sosial yang terkait dengannya, dan sistem politik yang tidak mampu memperbaikinya.

Untuk menghindarinya, negara-negara maju harus keluar dari “bertambahnya kesenjangan antara kaya dan miskin dan pengulangan kesejahteraan yang dibiayai dengan utang”. Bila negara-negara maju melakukannya, keruntuhan peradaban Barat dapat dihindari. Tetapi waktu tidak menunggu tindakan manusia tanpa batas. Banyak ilmuwan meramalkan bahwa bila keadaan sekarang tidak diubah, keadaan itu akan berujung pada keruntuhan. Di antara mereka ada yang memandang bahwa bila peradaban Barat runtuh, negara kuat seperti Tiongkok akan bertahan hidup.⁴⁶²

Mengapa peradaban Timur dapat bertahan meskipun peradaban Barat merosot? Kita harus menelaah penyebab mengapa Timur mencapai pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan, menjadi satu-satunya di bumi yang keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan berhasil membangun ekonomi pasar yang demokratis. Dalam esai “Culture Matters” (Kebudayaan Itu Penting), ilmuwan Amerika Lawrence E. Harrison (Lawrence E. Harrison), dengan mengambil contoh lingkungan kebudayaan Konfusian di Timur, menyatakan pandangan yang tajam tentang hubungan erat antara kebudayaan suatu negara dan perkembangan ekonominya.

Singapura, Hong Kong, dan Taiwan terletak di daerah tropis… Perkembangan ekonomi mereka yang luar biasa mengulangi keberhasilan ekonomi Jepang dan Korea di lingkungan kebudayaan Konfusian… Selain itu, keberhasilan ekonomi minoritas Tionghoa di Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang tropis juga memperlihatkan pentingnya kebudayaan Konfusian. Demikian pula minoritas kecil Jepang di Peru dan Brasil. ⁴⁶³

Para ilmuwan Amerika Latin dahulu mengajukan “dalih” bahwa perkembangan ekonomi sulit dicapai karena iklim, masa penjajahan, struktur penguasaan (dependence theory), atau diskriminasi ras. Profesor Harrison menjelaskan bahwa bila kita melihat orang Asia Timur di Amerika Latin, yaitu orang Tionghoa, Korea, dan Jepang, tidak satu pun dari hal itu dapat menjadi alasannya. Ia memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga atau pola; dengan kata lain, kebudayaanlah yang menentukan lembaga dan pola.⁴⁶⁴

Ia menjelaskan bahwa bila dilihat seluruh bumi, hanya Timur yang telah mengejar Barat, dan di luar Timur dan Barat belum ada negara yang menjadi negara maju, baik dalam perkembangan ekonomi maupun demokrasi. Ia menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya sekitar 30% umat manusia yang hidup dalam negara demokrasi maju, dan bahwa usaha bagi 70% sisanya belum berhasil meskipun telah diusahakan lebih dari setengah abad. ⁴⁶⁵

Hanya segelintir negara, seperti Spanyol, Portugal, Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, yang telah bergabung dengan barisan negara maju menurut rencana pembangunan Rostow (Rostow). Dari sekitar enam miliar orang sekarang, hanya sekitar satu miliar yang berada dalam barisan negara demokrasi maju. ⁴⁶⁶

Sesungguhnya, perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur, dengan Jepang di depan, lalu empat naga, yakni Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, serta Tiongkok, tidak ada bandingnya dalam sejarah dari segi kecepatan dan cakupannya. Para ilmuwan Barat menyebutnya secara umum “etika kerja Konfusian” (Confucian Work Ethics) dan membandingkannya dengan apa yang disebut “etika kerja Protestan” (Protestant Work Ethics) yang dimiliki Barat ketika kapitalisme Barat bangkit.

Sebagai ciri etika kerja Konfusian, mereka menyebut ketekunan, penghematan, semangat pendidikan, pemerintahan yang kecil, tradisi “menunda kesenangan” (deferred gratification, atau deferment of present pleasure for greater future gain), serta sistem hukum dan sistem kesejahteraan sosial yang efisien. Pada akhirnya, negara-negara “Konfusian” telah membuktikan bahwa mereka cukup memiliki semua syarat keberhasilan ekonomi dan demokrasi. Kebangkitan Asia Timur ini mempermalukan pandangan Max Weber bahwa mustahil Timur mencapai perkembangan ekonomi dan mengejar Barat.⁴⁶⁷ Itu adalah prasangka yang sepenuhnya bersifat Barat dan memutarbalikkan hakikat pemikiran ekonomi politik.

Semua negara Asia Timur memiliki nilai-nilai Konfusian yang terungkap dalam pendidikan, kemajuan, etika kerja, meritokrasi, serta kerajinan dan penghematan. Pertumbuhan ekonomi mereka menyingkapkan betapa dipaksakannya apa yang dinyatakan Max Weber dalam bukunya Agama Tiongkok. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan kapitalis mustahil di Tiongkok karena tidak ada “ketegangan yang lahir dari ketidakpastian apakah dirinya termasuk orang pilihan”, yang tampak dalam Calvinisme. ⁴⁶⁸

Etika kerja Konfusian di Timur, karena dijalankan demi diri sendiri, dilaksanakan karena kebutuhan batin, terlepas dari perubahan teori agama atau nasib menurut teori akhir dunia, sehingga dapat dipandang memiliki dasar peradaban yang kokoh. Media Barat menyebut “pendidikan, ketekunan, penghematan, dan sikap menunda kesenangan sekarang demi pencapaian yang lebih besar di masa depan” sebagai nilai-nilai Asia Timur.⁴⁶⁹ Statistik Barat pun, dengan menjadikan orang Amerika sebagai patokan di antara orang Eropa, Amerika, dan Timur, menyebutkan bahwa orang Eropa bekerja sekitar 20% lebih sedikit daripada orang Amerika dan orang Timur sekitar 30% lebih banyak, dan menggambarkan etika kerja Timur sebagai yang paling kuat.

Banyak ahli memandang bahwa alasan perkembangan ekonomi tidak terjadi di Asia Timur justru terletak pada pemikiran Konfusian… Pandangan ini masih merajalela sampai pertengahan abad ke-20. Tetapi orang kemudian melihat bahwa untuk memunculkan unsur-unsur yang diperlukan bagi lompatan ekonomi di Asia Timur, seperti pendidikan yang kuat, rasa pencapaian, meritokrasi, serta kerajinan dan penghematan, kepemimpinan kebudayaan dan politik yang sama itulah yang memainkan peran menentukan. ⁴⁷⁰

Secara keseluruhan, kajian-kajian tentang agama mendapati bahwa masyarakat Protestan, Yahudi, dan Konfusian memiliki lebih banyak unsur pendorong perkembangan ekonomi daripada masyarakat Katolik, Islam, dan Ortodoks Yunani, sedangkan masyarakat yang disebut belakangan memperlihatkan unsur-unsur yang menghambat perkembangan ekonomi.⁴⁷¹

Pada akhirnya dapat dipandang bahwa dari pertengahan abad ke-19 sampai akhir abad ke-20, Barat, tanpa alasan yang jelas, hanya berusaha mencari kekurangan dalam peradaban Timur untuk menjelaskan mengapa Timur dikalahkan Barat. Terutama sampai pertengahan abad ke-20, ada usaha yang kuat untuk mencari alasan ketertinggalan Timur dalam perkembangan ekonomi dan demokrasi pada sifat pra-modern, tidak rasional, tidak ilmiah, dan tidak demokratis dari Konfusianisme dan Taoisme.⁴⁷² Tetapi dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, demokrasi, dan sosial Timur yang terus menerobos, baru pada awal abad ke-21 Barat mulai sedikit demi sedikit mengakui nilai pemikiran ekonomi politik yang melekat dalam kebudayaan rohani Timur, yaitu Konfusianisme (tradisi mengutamakan pendidikan dan meritokrasi, kebudayaan etika universal serta kerajinan dan penghematan), Taoisme (menjamin prakarsa ekonomi individu dengan pajak yang ringan dan pemerintahan yang kecil, keselarasan alam dan manusia), Buddhisme (gagasan welas asih, pengutamaan ketidakmelekatan pada harta), dan lain-lain.

Kelebihan Timur semacam ini tidak lahir secara kebetulan. Kelebihan itu juga tidak dapat diciptakan dengan keputusan atau tekad kebijakan tertentu. Kelebihan itu meresap dalam sejarah dan tradisi. Timur memiliki latar belakang kebudayaan khas Timur yang dalam dan luas, yang berbeda dari Barat, dan dasar filosofis. Dengan kata lain, dalam pemikiran ekonomi politik, Timur lebih tegas waspada terhadap tribalisme daripada Barat. Ciri etika kerja Timur dapat ditemukan dalam pola perkembangan ekonomi Timur dan Barat. Perbedaannya ialah bahwa Timur memperlihatkan pola mengejar perkembangan ekonomi dengan mengelola keegoisan dalam kodrat manusia, sedangkan Barat memperlihatkan pola mengejarnya dengan membiarkan keegoisan itu.

Di Timur, yang dua ribu tahun lebih awal daripada Barat dalam membangun negara-bangsa, ada kearifan dan kebijakan yang dapat ditemukan dalam pemikiran ekonomi politik yang muncul bersama pembangunan negara-bangsa. Pemikiran ekonomi politik yang berbeda dari Barat, yang dapat ditemukan dalam pemikiran Timur, dijelaskan dengan baik oleh mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ia menjelaskan masalah-masalah ekonomi politik yang dialami Barat, yang menimpa Amerika bersamaan dengan lenyapnya komunisme:

Agar suatu masyarakat berhasil, ia harus menumbuhkan orang-orang yang cakap melalui persaingan sambil sekaligus memberikan kesempatan kepada semua orang. Dengan kata lain, persaingan dan kerja sama harus hidup berdampingan. Bila semua orang mendapat hasil yang serupa seperti dalam komunisme, tidak ada kemajuan. Karena itulah komunisme lenyap. Sebaliknya, bila orang hanya memusatkan diri pada menumbuhkan kemampuan sehingga orang yang berhasil mengambil segalanya dan orang yang tidak berhasil tidak mendapat apa-apa, kesenjangan antara kaya dan miskin makin dalam. Pada akhirnya, seperti di Amerika, keseimbangan dan keadilan masyarakat pecah. ⁴⁷³

Ia memandang bahwa dalam keadaan seperti ini, cara mencapai perkembangan ekonomi sambil mengatasi masalah kesenjangan antara kaya dan miskin dapat ditemukan dalam filsafat ekonomi politik Timur, lalu ia memperkenalkan pemikiran yin dan yang. Dalam suatu negara, dukungan bagi yang lemah secara ekonomi dan imbalan yang adil bagi mereka yang telah mencapai perkembangan ekonomi harus diselaraskan menurut filsafat yin dan yang. Dengan kata lain, persaingan dan kerja sama harus dibuat hidup berdampingan:

Cara terbaik dapat ditemukan dalam pemikiran yin dan yang dari Timur. Persaingan dan kerja sama harus dikejar sekaligus… Hal ini berbeda dari apa yang dilakukan kaum liberal Barat. Mereka menghasut rakyat untuk membuang rasa malu dan terus menuntut kesejahteraan sebagai suatu hak. Pada akhirnya biaya kesejahteraan di negara itu membengkak secara eksplosif.⁴⁷⁴

Dalam keadaan seperti ini, kita berhadapan dengan tugas kebudayaan yang paling asali, yaitu bagaimana menjaga kelebihan dasar kebudayaan Timur, yakni tradisi mengutamakan pendidikan, meritokrasi, kerajinan dan penghematan, serta pembinaan diri. Keadaan ini memperlihatkan “tersingkirnya etika dalam pola Barat vs peran pokok etika dalam pola Timur”, dan inilah faktor paling penting yang memisahkan kenyataan ekonomi politik Timur dan Barat pada abad ke-21. Sistem ekonomi politik Barat, yang menyingkirkan etika dan terutama bersandar pada hukum, membuka jalan bagi kompleks militer-industri-parlemen untuk mengejar kepentingan pribadi.

Pengejaran kepentingan pribadi oleh kelompok kepentingan mengancam minben

Parlemen yang membuat hukum harus mengejar kepentingan umum demi rakyat. Sebelum itu ada satu tahap penting lagi: rakyat harus memilih sebagai wakil orang yang akan berusaha demi kepentingan umum. Inilah kerangka demokrasi dan minben (民本), yakni pemerintahan demi rakyat. Tetapi bila parlemen diisi oleh wakil-wakil yang mendahulukan pemilihan kembali mereka sendiri ketimbang kepentingan umum, demokrasi dan minben kehilangan maknanya. Pada akhirnya, pilihan rakyatlah yang menentukan. Bila ada orang yang menganjurkan kerajinan dan penghematan dan orang yang menjanjikan akan lebih dahulu menjamin hasil dengan kekuatan politiknya, rakyat memperlihatkan kodrat untuk memilih yang kedua. Tanpa keadaan darurat seperti perang, serbuan makhluk dari dunia lain, atau tabrakan planet, rakyat memilih orang yang menjanjikan hasil seketika.

Kecenderungan para anggota parlemen untuk mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, dan kecenderungan rakyat untuk lebih mengutamakan wakil yang menjanjikan keuntungan pribadi seketika daripada wakil yang mendahulukan kepentingan umum: kedua kecenderungan ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mata uang itu adalah keegoisan, kekuatan yang paling kuat dalam kodrat manusia. Adalah kodrat manusia bahwa rakyat maupun anggota parlemen sama-sama mendahulukan keegoisan demi pelestarian diri daripada kepentingan umum, yang merupakan sifat mementingkan orang lain. Bila perdamaian berlangsung terus, terbentang keadaan di mana orang mengejar kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum, sehingga negara hukum dan demokrasi liberal terancam. Bila salah satu tiang dalam sistem pemisahan tiga kekuasaan runtuh, sistem itu tidak dapat berdiri dengan dua kaki, dan demokrasi kehilangan maknanya.

Tingkat dukungan rakyat terhadap parlemen sangat rendah. Di Korea maupun di Amerika, tingkat dukungan itu sekitar 20%. Rakyat terus menyaksikan para anggota parlemen lebih dahulu memusatkan diri pada kepentingan pribadi, yaitu pemilihan kembali, ketimbang kepentingan umum. Di Korea, sumbangan dari perusahaan atau organisasi adalah ilegal. Tetapi di Amerika dan negara-negara maju Barat lainnya, sumbangan diizinkan secara luas. Terutama di Amerika, dukungan tidak langsung melalui komite aksi politik (PAC, political action committee) perusahaan diizinkan secara kelembagaan. Faktor terbesar bagi pemilihan kembali anggota Kongres Amerika ialah dana yang diperlukan untuk pemilihan, yakni sumbangan dari perorangan atau pengusaha. Para anggota parlemen memakai hukum untuk memperbesar keuntungan yang dibutuhkan para penyumbangnya, dan para penyumbang menyediakan dana yang dibutuhkan anggota parlemen untuk pemilihan kembali. Banyak anggota parlemen, sebelum menjadi pemimpin (junzi, 君子) yang berwibawa, adalah orang-orang yang setia pada naluri perlindungan diri, yakni peserta (xiaoren, 小人). Bagi mereka, dukungan perkumpulan penyumbang atau bisnis bersifat langsung. Bila bisnis dan parlemen bersatu, eksekutif dalam banyak kasus mau tidak mau mengikutinya. Pada akhirnya makin besar gejala di mana bisnis, parlemen, dan eksekutif, berdasarkan tribalisme, mengabaikan kepentingan umum dan mengejar kepentingan pribadi agar mereka sendiri lebih dahulu bertahan hidup.

Gejala tribalisme yang merugikan kepentingan umum juga merajalela dalam sistem merkantilisme. Adam Smith menilai secara negatif kebijakan Colbert (Jean-Baptiste Colbert, 1619–1683), yang dianggap tokoh paling mewakili kebijakan merkantilis. Colbert menjabat menteri keuangan di bawah Louis XIV dari Prancis selama delapan belas tahun, dari 1665 sampai 1683. Ia mengejar proteksionisme dan memakainya sebagai cara membagi keuntungan antara raja dan para pengusaha. Kenyataannya, salah satu kebijakan pertama yang diambil Colbert sebagai menteri keuangan ialah mendirikan perkumpulan kerajaan barang kaca Prancis untuk menggantikan impor barang kaca dari Venesia. Tujuh tahun kemudian, ketika perkumpulan itu mulai menghasilkan barang kaca yang layak, ia melarang seluruh impor barang kaca dari Venesia. Di bawah kebijakan merkantilis, setiap negara berlomba-lomba mengurangi impor dan menambah ekspor karena memandang di situlah masa depan negara, sehingga dikejarlah proteksionisme yang ekstrem dan pengembangan industri pengganti impor. Tetapi di bawah sistem ekonomi politik semacam ini, tentu saja keserakahan tribal tumbuh dengan bebas. Dengan kata lain, badan-badan seperti perkumpulan kerajaan barang kaca tersebut memperoleh perlindungan monopoli dan kemudahan dari negara. Dan negara, yakni istana kerajaan, menjalin hubungan untuk memungut pendapatan dari perusahaan-perusahaan itu melalui pajak atau bentuk lain yang sesuai, sehingga akhirnya timbullah keadaan di mana hanya rakyat biasa yang dikorbankan.

Kita mau tidak mau berpikir bahwa sebagian besar peraturan, hukum, edik, dekret, dan ketetapan umum pemerintah, raja, dan parlemen yang membatasi, mengatur, dan mengarahkan perdagangan pada akhirnya adalah kekeliruan politik, atau dibuat oleh orang-orang licik demi keuntungan pribadi dengan dalih yang indah demi kepentingan umum.⁴⁷⁵

Kecenderungan tribalisme yang merugikan kepentingan umum makin kuat melalui merkantilisme dan revolusi industri. Adam Smith, Mancur Olson, Presiden Eisenhower, dan para ekonom keuangan akhir-akhir ini justru menyatakan kewaspadaan terhadap tribalisme semacam ini. Adam Smith memandang bahwa para pedagang dan produsen di suatu negara, karena semuanya dapat mengejar keuntungan lebih besar melalui monopoli, berusaha menyingkirkan pesaing dari luar negeri, dan bahwa yang dikorbankan oleh kebijakan semacam ini pada akhirnya adalah rakyat biasa. Karena itu ia mulai menyerukan laissez-faire dalam kegiatan ekonomi rakyat dengan menyingkirkan campur tangan negara, dan perdagangan bebas dalam perdagangan negara sebagai ganti proteksionisme merkantilis.⁴⁷⁶ Adam Smith, sambil membebaskan keegoisan setiap individu dari etatisme, sekaligus mulai mencemaskan keserakahan tribal:

Orang-orang yang menjalankan usaha yang sama jarang berkumpul, bahkan untuk bersenang-senang dan berhibur, tanpa percakapan mereka berakhir dengan persekongkolan melawan kepentingan umum, atau dengan siasat untuk menaikkan harga.⁴⁷⁷

Melangkah lebih jauh, Adam Smith juga menegaskan bahwa sangat sulit mengendalikan keserakahan tribal semacam ini dengan hukum:

Sesungguhnya mustahil mencegah pertemuan semacam itu dengan hukum yang dapat dijalankan atau yang sesuai dengan kebebasan dan keadilan. Tetapi meskipun hukum tidak dapat mencegah orang-orang yang menjalankan usaha yang sama untuk sesekali berkumpul, setidaknya hukum tidak boleh berbuat apa pun yang memudahkan pertemuan semacam itu, apalagi yang membuatnya perlu.⁴⁷⁸

Olson juga memperingatkan kemungkinan bahwa keserakahan tribal, yang disebutnya “kelompok kepentingan khusus” (special interest group), mengancam demokrasi. Ia menilai bahwa sistem demokrasi memiliki perangkat yang baik untuk mencegah etatisme mengejar kepentingan pribadi, tetapi sangat sulit mencegah tribalisme mengejar kepentingan pribadi. Dengan kata lain, sistem pemisahan tiga kekuasaan mencegah dengan baik pemimpin mengejar kepentingan pribadi, tetapi tidak banyak berperan menghadapi bersatunya bisnis dan parlemen untuk mengejar kepentingan pribadi.

Meskipun demokrasi berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mencegah pemimpinnya mengambil surplus masyarakat secara sewenang-wenang, dalam demokrasi yang sudah lama stabil sangatlah sulit mencegah kelompok-kelompok kepentingan khusus menguasai seluruh kebijakan ekonomi negara.⁴⁷⁹

Olson juga menghadapi dengan terus terang kenyataan bahwa “kelompok yang terdiri atas individu-individu bekerja demi kepentingan pribadi, bukan demi kepentingan umum”. Karena itu ia memperkirakan, dan menyatakan kekhawatirannya, bahwa kebijakan ekonomi politik yang dibuat oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus akan merugikan kepentingan umum:

Kebijakan ekonomi politik yang dibuat kelompok-kelompok kepentingan khusus cenderung bersifat proteksionis dan berlawanan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kebijakan semacam ini, menurut sifatnya, memusatkan keuntungan pada kelompok kepentingan sementara biayanya dibayar merata oleh seluruh rakyat. Menurut logika ini, perlawanan rakyat terhadap kebijakan kelompok kepentingan tidak besar. Karena itu, seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok kepentingan khusus semacam ini makin besar, dan akhirnya ekonomi negara itu menjadi tertinggal.⁴⁸⁰

Hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Presiden Eisenhower, selama menjabat, mengalami bahwa penyelenggaraan pemerintahannya, yang hendak mengejar kepentingan umum, cukup banyak terpengaruh oleh hubungan erat antara militer dan perusahaan yang bertujuan hanya mengejar kepentingan kelompok-kelompok itu. Karena itu, ketika meninggalkan jabatan presiden setelah delapan tahun, dalam pidatonya yang terkenal tahun 1961 ia meninggalkan peringatan tentang “kompleks militer-industri” (military industrial complex):

Dalam dewan-dewan pemerintahan, kita harus waspada terhadap diperolehnya pengaruh yang tidak semestinya, baik dicari maupun tidak, oleh kompleks militer-industri. Kemungkinan bangkitnya kekuasaan yang salah tempat secara membawa bencana itu ada dan akan tetap ada. Kita tidak boleh membiarkan bobot gabungan ini membahayakan kebebasan kita atau proses demokrasi kita.⁴⁸¹

Karena kompleks militer-industri ini pada akhirnya menjalankan pengaruhnya melalui parlemen, dan karena itu kekuasaan eksekutif pun harus ikut bekerja, kompleks itu juga disebut “kompleks militer-industri-parlemen” (military-industrial-congressional complex). Kekhawatiran yang timbul di dalam negara demokrasi ini memperlihatkan dengan baik bahwa kita telah sampai pada keadaan di mana kepentingan umum tidak terlindungi hanya karena keserakahan etatis telah diawasi secara kelembagaan, melainkan dirugikan oleh keserakahan bukan etatisme, tetapi tribalisme. Masa Presiden Eisenhower berkiprah adalah tahun 1950-an, sebelum pasar keuangan mengalami lompatan seperti sekarang. Kompleks militer-industri, yang tumbuh besar selama Perang Dunia II, kini telah menyerahkan kedudukannya sebagai pelaku terpenting yang mewakili keserakahan tribal kepada “kompleks keuangan-pemerintah” (finance-governmental complex). Inilah perubahan yang begitu kuat sehingga dapat disebut revolusi keuangan setelah revolusi industri, yang memindahkan pusat sistem ekonomi dari industri manufaktur ke industri jasa:

Selama tiga puluh tahun terakhir, revolusi sejati terjadi dalam bidang keuangan di sebagian besar negara maju. Pada 1970 di Amerika, rasio antara seluruh saham yang tercatat di bursa dan total produksi ekonomi Amerika adalah 0,66. Pada 2000 rasio itu meningkat dengan cepat, sehingga nilai total saham yang tercatat di Amerika mencapai 1,5 kali produk domestik bruto (PDB). ⁴⁸² (Pada 2025, 2,1 kali.)

Dalam ekonomi pasar, keserakahan tribal yang dikejar perusahaan multinasional, perusahaan keuangan internasional, atau apa pun sebutannya, kini sampai pada tingkat mengancam ekonomi pasar itu sendiri. Terutama perusahaan-perusahaan keuangan, yang berhadapan dengan pasar berskala dunia melalui sistem operasi yang cerdik, memasuki jalan pengejaran laba dan keserakahan yang sama sekali tidak produktif. Pengaruh mereka terhadap ekonomi pasar dunia makin lama makin besar, sampai-sampai sistem ekonomi politik abad ke-21 disebut “kapitalisme kasino” (Casino Capitalism). Para ekonom seperti Rajan (Rajan) menegaskan bahwa bila para pengusaha berkumpul, mereka menghimpun kekuatan untuk bersekongkol merugikan kepentingan umum dan mengejar kepentingan pribadi. Para ekonom ini mendiagnosis ketidakbertanggungjawaban negara: “Tetapi sangat sering, dan di terlalu banyak negara, persekongkolan para pengusaha untuk menghalangi persaingan yang adil ini akhirnya mendapat bantuan negara.”⁴⁸³

Kompleks militer-industri-parlemen, yakni kelompok-kelompok kepentingan khusus, kini kekuatan dan pengaruhnya sudah tak terkatakan besarnya. Dunia keuangan, dengan menggabungkan kekuatan dengan pemerintah, berkembang menjadi “kompleks keuangan-parlemen atau keuangan-pemerintah” yang merugikan kepentingan umum yang disebut “persaingan yang adil”. Kapitalisme, yakni sistem ekonomi pasar, adalah cara produksi dan pembagian yang paling efisien di antara lembaga-lembaga yang diciptakan manusia sampai sekarang. Dan di dasarnya ada persaingan. Tetapi persaingan, karena mengelola dan menahan keserakahan para pengusaha yang tak berkesudahan, menjadi sesuatu yang merepotkan bagi semua pengusaha yang sudah mapan.⁴⁸⁴ Karena itu kelompok-kelompok kepentingan, yakni tribalisme, mengerahkan segala daya untuk mengekang persaingan dan mengejar kepentingan masing-masing kelompok. Masalah terbesar tribalisme tampak sebagai polarisasi masyarakat. Rakyat dirugikan oleh bertambahnya kesenjangan antara kaya dan miskin. Kelas menengah menyusut, dan rakyat terbagi menjadi orang kaya yang menikmati kekayaan luar biasa dan orang miskin. Bila negara tidak melindungi kepentingan umum, kepentingan umum menjadi tanggung jawab siapa?

Perangkap laissez-faire: “Siapa yang akan menjaga para penjaga?”

Laissez-faire membebaskan otonomi ekonomi individu dari etatisme (statism). Dengan bersandar padanya, kapitalisme dapat mengalahkan sistem ekonomi terpimpin dari ideologi-ideologi seperti fasisme atau komunisme. Tetapi laissez-faire memperlihatkan ketidakberdayaannya terhadap tribalisme (tribalism), yang mengejar kepentingan pribadi melalui persatuan bisnis dan parlemen. Menurut prinsip dasar demokrasi, partai-partai yang membentuk parlemen semestinya mengejar kepentingan rakyat, yakni kepentingan umum. Tetapi dalam banyak kasus, banyak sekali partai di dunia terlihat lebih mendahulukan perebutan kembali kekuasaan, yakni kepentingan partai, ketimbang mengejar kepentingan umum. Yang mereka wakili bukanlah kepentingan rakyat, melainkan keserakahan tribal yang mengejar kepentingan kelompoknya, yaitu partai. Mereka mengedepankan laissez-faire Barat dan menyatakan bahwa keberhasilan mereka terwujud sebagai kepentingan umum. Tetapi bila partai-partai yang mewakili rakyat membiarkan keegoisan atau keserakahannya, tidak ada seorang pun yang menjaga kepentingan umum. Itulah keadaan tanpa penjaga. Laissez-faire menjadi perangkap sistem ekonomi politik Barat.

Masalah-masalah yang dihadapi sistem ekonomi politik Barat ini mengancam dasar demokrasi dan ekonomi pasar Barat. Krisis ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan yang diajukan penyair Romawi Juvenalis: “Siapa yang akan menjaga para penjaga?” ⁴⁸⁵ Premis dasar demokrasi ialah bahwa rakyat, para pemilih, pada akhirnya mengawasi, menilai, dan memutuskan apa yang dilakukan penguasa atau partai. Tetapi sebagaimana pada zaman kekaisaran Romawi pasukan pengawal kaisar mengangkat menjadi kaisar komandan atau jenderal yang memberi gaji paling banyak, bila rakyat memilih politisi yang menambah kesejahteraan sosial meskipun dengan berutang, sehingga partai-partai bersaing menambah kesejahteraan sosial demi merebut kembali kekuasaan, dan rakyat tidak melihat bahayanya dan lebih menyukai kesejahteraan di depan mata, premis dasar demokrasi runtuh. Kenyataannya, pada masa krisis euro, apa yang harus dilakukan para pemimpin dan rakyat negara-negara Barat sudah jelas: memberitahukan hakikat masalahnya, menyerukan kepada rakyat untuk kembali ke etika kerja yang mendasar, dan rakyat harus memilih politisi semacam itu sebagai pemimpin. Tetapi keadaan seperti itu tidak terjadi. Maka timbullah pertanyaan tentang sistem politik kepartaian, titik tolak sistem politik demokrasi Barat.

Di Timur, percobaan politik kepartaian dan perdebatan tentang keserakahan tribal pernah berlangsung pada abad ke-11 dan ke-12. Negarawan pembaru Dinasti Song, Ouyang Xiu (歐陽修, 1007–1072), mencoba serangkaian pembaruan, yang mencakup menaikkan gaji pejabat agar mereka setia pada tugas umum, menjalankan hukum secara efektif, menghapus nepotisme, dan menambahkan pada ujian negara mata pelajaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang nyata.⁴⁸⁶ Pada 1045 ia mengajukan petisi kepada kaisar. Pendapatnya berlandaskan esainya “Tentang Faksi” (朋黨論): sambil menyatakan bahwa “pemimpin membentuk faksi berdasarkan prinsip, dan peserta membentuk faksi demi keuntungannya sendiri”, ia mengusulkan agar pembentukan faksi diizinkan. ⁴⁸⁷ Dengan kata lain, ia mengusulkan politik kepartaian ala modern.

Kenyataannya, pada abad ke-11 di Dinasti Song dijalankan kebijakan yang dapat dianggap sebagai bentuk sosialisme modern, dengan Perdana Menteri Wang Anshi (王安石, 1021–1086) sebagai pusatnya. Sebaliknya, kebijakan yang dapat dianggap konservatif dijalankan oleh Sima Guang (司馬光, 1019–1086). Ada persaingan dan saling mengawasi di antara kedua kekuatan itu. Pada akhirnya gagasan Ouyang Xiu tentang pembentukan faksi, yakni politik kepartaian, tidak diterima. Alasannya ialah penilaian bahwa orang yang dapat mencapai tingkat pemimpin sangat sedikit, dan karena sebagian besar orang tetap menjadi peserta, orang-orang partai pun pada akhirnya akan jatuh ke dalam kepentingan pribadi. Pendapat tentang politik kepartaian akhirnya dikubur secara menentukan oleh Zhu Xi (朱熹, 1130–1200), tokoh utama Neo-Konfusianisme. Zhu Xi mengecam keras pembentukan faksi, sambil menyatakan bahwa faksi pada akhirnya mengejar kepentingan pribadi kelompok ketimbang kepentingan umum. (Seribu tahun kemudian, di negara-negara modern muncul kasus-kasus yang menguji kembali argumen ini. Di Korea, Amerika, dan Inggris, dukungan rakyat terhadap parlemen tidak beranjak dari sekitar 20%. Sebabnya, seluruh rakyat telah mengetahui bahwa para anggota parlemen lebih memusatkan diri pada kepentingan pribadi, yaitu pemilihan kembali mereka sendiri, ketimbang kepentingan umum demi rakyat.)

Tanggung jawab siapa untuk mengendalikan tindakan kaum tribalis yang mengejar kepentingan pribadi? Pada akhirnya tanggung jawab itu ada pada pemerintah. Itulah sebabnya konsep shuzhi (術治), yakni pemerintahan dengan seni politik, menjadi penting dalam seni memerintah: sebab pasar sulit mengejar kepentingan umum yang disebut persaingan yang adil, dan pengelolaan oleh pemerintah diperlukan. Para ekonom menunjukkan bahwa dalam ekonomi dunia abad ke-21, yang ditandai revolusi keuangan, semua orang semestinya mendapat keuntungan dari persaingan yang adil, tetapi hal ini sulit dijaga. Mereka menunjukkan paradoks bahwa masalahnya ialah “hampir tidak ada insentif bagi pekerjaan penting untuk menjaga kepentingan umum yang disebut persaingan yang adil”:

Pasar tidak bebas, dan dalam praktik memang tidak dapat sangat bebas, karena pasar memiliki dasar politik yang sangat rapuh. Semua orang mendapat keuntungan dari pasar yang bersaing, tetapi pokok masalahnya ialah bahwa tidak seorang pun memperoleh keuntungan besar dari usaha untuk menjaga agar sistem ekonomi tetap bersaing dan permainannya adil. Bahkan para kapitalis pun tidak dapat memperoleh keuntungan dari memajukan persaingan yang adil. Sayangnya, para kapitalis terus meminta perlindungan dari persaingan kepada pemerintah, dan justru dengan berbuat demikian mereka menjadi musuh terbesar kapitalisme.⁴⁸⁸

Pengejaran kepentingan pribadi oleh perusahaan-perusahaan besar menjadi perhatian terbesar dalam ekonomi pasar pada awal abad ke-21. Terutama tentang keserakahan modal keuangan dan perusahaan keuangan, yang mengabaikan kepentingan umum dan tanpa henti hanya mengejar keuntungannya sendiri, pemberitaan tidak pernah putus setiap hari. Ekonomi pasar Barat berada dalam keadaan tanpa persiapan apa pun terhadap hal ini. Di Barat, alih-alih memandang keserakahan tribal sebagai masalah mendasar, tampaknya orang masih memercayai, sebagai filsafat dasar menurut pemikiran ekonomi pasar sejak Adam Smith, prinsip bahwa “keserakahan suku, meskipun tidak dimaksudkan, dituntun oleh tangan tak terlihat untuk menciptakan kepentingan umum”. Masalah-masalah mendasar yang kini tersingkap tampaknya hanya dipandang sebagai sebagian pengecualian terhadap prinsip dasar ini atau sebagai masalah pinggiran.

Kecuali beberapa perangkat pengawasan hukum, perusahaan-perusahaan besar lintas negara, terutama perusahaan keuangan, menjalankan usaha dengan cara yang tidak dapat diterima secara etis, dan pemerintah tidak mengambil tindakan apa pun. Pada masa krisis keuangan 2008 dan sesudahnya, rakyat biasa menyaksikan perusahaan-perusahaan keuangan raksasa, yang bertahan hidup berkat bantuan pemerintah, yakni pajak rakyat, membagi-bagikan gaji dan bonus yang luar biasa besar. Sementara pemerintah tidak mengambil tindakan yang berarti, baru beberapa tahun terakhir kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan besar memang menyebar, terutama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pusatnya. Dengan kata lain, gerakan-gerakan seperti “tanggung jawab sosial perusahaan” (CSR, Corporate Social Responsibility), “penciptaan nilai bersama” (CSV, Creating Shared Value), atau “lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan” (ESG, Environment, Social and Corporate Governance) menarik sebagian perhatian. Gerakan-gerakan ini bermaksud agar perusahaan, meskipun secara hukum tidak memiliki kewajiban apa pun, dengan kesadaran tanggung jawab etis menahan sendiri keserakahan tribalnya. Tetapi gerakan-gerakan ini tidak berdaya di hadapan tujuan dasar pendirian perusahaan, yaitu pengejaran laba. Gerakan itu mau tidak mau tetap berada pada tataran sampingan. Karena itu ada pula penilaian bahwa gerakan-gerakan mutakhir ini masih berada pada “tataran amal: sebisa mungkin marilah kita membantu orang lain”.

Pada akhirnya, bersama revolusi keuangan, sistem hubungan antara para kapitalis keuangan yang sangat kuat dan dunia politik yang terkait dengan mereka tampil sebagai musuh terbesar ekonomi pasar yang demokratis. Membuat aturan untuk mengaturnya sama sulitnya dengan menemukan dan menjaga jalan tengah:

Pasar yang bersaing terbentuk dari jalan tengah yang halus antara keadaan tanpa aturan dan aturan yang begitu banyak sampai menyesakkan. Keadaan ketika kapitalisme bekerja paling baik sangat tidak stabil justru karena pijakan jalan tengah ini sangat sempit. Keadaan ini mudah merosot menjadi sistem kepentingan mapan, oleh kepentingan mapan, untuk kepentingan mapan. Dalam sejarah, kapitalisme yang kita alami justru kapitalisme semacam ini. Dan sayangnya, di banyak tempat di bumi kapitalisme semacam ini masih merajalela.⁴⁸⁹

Kurangnya persiapan filosofis Barat terhadap tribalisme sudah bermasalah sejak awal laissez-faire. Sebab tujuan laissez-faire ialah menjamin kebebasan individu dari merkantilisme yang mengandung campur tangan pemerintah yang menyeluruh. Laissez-faire didefinisikan sebagai “pemikiran ekonomi yang sedapat mungkin menjamin kebebasan kegiatan ekonomi individu dan sedapat mungkin menyingkirkan campur tangan negara”. Sistem filsafat bahwa kepentingan pribadi menciptakan kepentingan umum melalui kodrat manusia pun memberikan pengaruhnya. Pada akhirnya laissez-faire Barat, berbeda dari gagasan tanpa-tindakan (wuwei, 無爲), menekankan pola yang memberikan “kebebasan” kepada otonomi individu. Pada akhirnya kita harus menyimpan keraguan mendasar terhadap laissez-faire yang diajukan Adam Smith, yaitu keraguan terhadap filsafatnya bahwa “keserakahan suku, meskipun tidak dimaksudkan, dituntun oleh tangan tak terlihat untuk menciptakan kepentingan umum”.

3) Shuzhi (術治): filsafat untuk melindungi kepentingan umum dari kepentingan pribadi

Teori benturan kepentingan pribadi dan kepentingan umum dan teori pertemuan kepentingan pribadi dan kepentingan umum lahir dari perbedaan filsafat tentang “kodrat manusia” antara Timur dan Barat. Dalam teori kodrat manusia, Timur berpendirian bahwa karena kodrat manusia terdiri atas keegoisan yang kuat dan sifat mementingkan orang lain yang lemah, kodrat itu harus dikelola. Sebaliknya, teori kodrat manusia Adam Smith dan lain-lain di Barat bertolak dari filsafat bahwa kodrat manusia itu baik, sehingga menjadikan sebagai dasarnya laissez-faire yang menyerahkan segalanya pada tindakan manusia. Karena itu, teori kodrat manusia Timur, pada tataran pengelolaan kodrat manusia, mengajukan filsafat politik yang berlawanan dengan filsafat politik Barat. Filsafat politik ini menjadi unsur yang diperlukan bagi daya pemerintahan pemimpin. Itulah konsep seni memerintah yang diutamakan di Timur. Itulah pemikiran bahwa mengingat kodrat manusia, dalam sistem ekonomi politik kepentingan umum hanya dapat dibela dengan memakai filsafat shuzhi (術治).

Kaum Legalis pada Zaman Negara-Negara Berperang melahirkan seorang pemikir, Han Feizi, yang meninggalkan tulisan yang memadukan pemikiran Legalis. Selama ratusan tahun Zaman Negara-Negara Berperang, tujuh negara menguji cara-cara memperkuat kekuatan negara demi bertahan hidup. Pemerintahan dengan shi, dengan hukum, dan dengan shu, yang memanfaatkan shi (勢), kekuatan posisi, hukum (法), dan shu (術), seni politik, menonjol. Han Feizi menjelaskan secara menyeluruh dalam bukunya seni (術) yang dengannya raja, berdasarkan kekuasaannya (勢), dapat menjalankan hukum dan lembaga (法) secara efektif. Han Feizi memandang bahwa ketika raja memerintah negeri dan berurusan dengan para pejabat, ia harus menyimpan dalam hatinya gagasan bahwa kepentingan umum dan kepentingan pribadi saling berbenturan. Ia menerima konsep shuzhi yang tersebar luas pada Zaman Negara-Negara Berperang.

Filsafat shuzhi-nya diambil dari pemikiran politik Shen Buhai (申不害). Ia memandang bahwa ketika raja menetapkan hukum, hukum negara harus ditetapkan dan dikelola sedemikian rupa sehingga para pejabat membuang dari hati mereka gagasan untuk mengambil keuntungan pribadi sambil menjalankan kepentingan umum. Sekaligus, ia menekankan bahwa pemimpin harus memberi teladan.

Hukum dan aturan harus dibuat agar orang membuang gagasan untuk mengambil keuntungan pribadi. Bila hukum dan aturan ditaati dengan baik, kebiasaan mengambil keuntungan pribadi lenyap. Dalam birokrasi, kepentingan pribadi adalah penyebab rusaknya hukum… Bila raja mengabaikan hukum dan aturan dan memberi ganjaran kepada pejabat menurut kehendaknya yang berubah-ubah, para pejabat akan meninggalkan kepentingan umum dan tenggelam dalam usaha memuaskan kehendak raja yang berubah-ubah itu. (Han Feizi 45:6)

Shen Buhai adalah perdana menteri negara Han (韓) pada Zaman Negara-Negara Berperang, dan dikenal sebagai ahli xingming (刑名). Ia hidup pada abad ke-4 SM. Sebagai pemikir Legalis yang mengutamakan shu (術), seni politik, ia memandang bahwa ketika raja mengatur para menterinya, kekuasaannya dapat distabilkan melalui xingming. Ia memandang bahwa ming (名), yang menunjuk perintah raja atau jabatan, dan xing (刑, ditulis juga 形), yang memeriksa apakah para menteri menjalankannya dengan baik, adalah inti penyelenggaraan negara. Ajaran ini berpusat pada prinsip politik yang menyesuaikan apa yang sungguh dilakukan (刑, yakni 形) dengan sebutan jabatan dan perkataan (名). Prinsipnya ialah bahwa para menteri harus menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan jabatannya, dan bila perkataan dan perbuatannya tidak sejalan, mereka dihukum. Melalui hal ini raja menetapkan ukuran objektif untuk menilai para menteri dan dapat mempertahankan prakarsa kekuasaan. Inti shuzhi pada akhirnya terletak pada hal yang paling penting, yaitu memeriksa apakah para pejabat atau menteri merugikan kepentingan umum dan mengejar kepentingan pribadi, lalu meluruskannya. Ia menyatakan bahwa seni (術) xingming yang dipakai pemimpin untuk menangani para menteri adalah jalan pintas menuju negara kaya dan tentara kuat. Pemikiran shuzhi-nya berlanjut, melalui Zaman Negara-Negara Berperang, menjadi tegaknya administrasi kepegawaian dan birokrasi di Tiongkok dan di Timur.

Inti filsafat Shen Buhai ialah membuat negara kaya dan kuat dengan membuat para menteri meninggalkan godaan yang tak henti-henti untuk mengejar kepentingan pribadi dan mengejar kepentingan umum. Shen Buhai menekankan kesesuaian perkataan dan perbuatan para menteri dan berusaha mencapainya melalui pengelolaan kelembagaan dan administratif; ia berusaha menegakkan tatanan yang dapat diramalkan dengan menilai tindakan para menteri menurut hukum dan lembaga, memberi ganjaran atas jasa dan hukuman atas kesalahan. Catatan Sejarawan karya Sima Qian menilai bahwa ilmu xingming (刑名之學) Shen Buhai berdasar pada pemikiran Huang-Lao (黃老思想).⁴⁹⁰ Ia hendak memerintah negara dengan memadukan pemikiran Legalis dan pemikiran Taois.

Peran shuzhi tidak berakhir hanya karena negara-bangsa telah didirikan dan lembaga birokrasi serta administrasi telah tersedia. Karena unsur-unsur pokok shuzhi bersumber pada teori kodrat manusia, unsur-unsur itu tidak lenyap dari masyarakat manusia karena lembaga, melainkan terus bekerja. Shuzhi telah menanamkan dalam-dalam di peradaban Timur filsafat ekonomi politik yang berlandaskan teori benturan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pentingnya justru bertambah dalam proses perkembangan lembaga-lembaga sosial, karena membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan umum makin sulit. Seiring makin pentingnya ekonomi politik, tanggung jawab mengelola keserakahan bukan hanya para pejabat tetapi juga bisnis dibebankan kepada pemerintah dan rakyat. Sebab kasus pengejaran kepentingan pribadi melalui hubungan parlemen dan bisnis makin banyak.

Di negara-negara Timur, kebudayaan shuzhi tetap dipertahankan dengan kuat. Singapura dapat disebut sebagai contoh negara yang sangat mengutamakan shuzhi dalam penyelenggaraan negara. Pada awal masa pemerintahannya, pada Februari 1960, Perdana Menteri Lee Kuan Yew, sebelum hal lain, mengambil langkah shuzhi yang melarang pegawai negeri mengejar kepentingan pribadi. Ia mengundangkan “Undang-Undang Pencegahan Korupsi”. Ia memberikan wewenang penyidikan dan wewenang yudisial yang kuat kepada “Biro Penyelidikan Praktik Korupsi”, yang didirikan pemerintah kolonial Inggris pada 1952 untuk menyelidiki pejabat korup. Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (貪汚調査局, Corrupt Practices Investigation Bureau) adalah badan penyidik khusus antikorupsi Singapura. Sebagai badan yang berada langsung di bawah perdana menteri Singapura, biro ini bekerja lebih mandiri daripada polisi atau kejaksaan. Biro ini adalah badan pokok yang menyelidiki tindakan korupsi di seluruh masyarakat, pegawai negeri, perusahaan, dan perorangan, serta menjaga masyarakat yang bersih. Singapura menjadi negara paling bersih di dunia. Singapura menjalankan negara dengan berhasil dengan cara melarang pegawai negeri mengejar kepentingan pribadi sambil menjamin gaji pada tingkat tertinggi di dunia. Inilah kasus keberhasilan dalam menetapkan arah yang harus ditempuh negara dengan menitikberatkan konsep Timur yang disebut shuzhi.

Konsep shuzhi tidak terbatas pada Timur. Di Barat ada pemimpin yang, sambil menunjukkan masalah teori pertemuan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, menunjukkan pengaruh negatif yang sangat besar dari masalah ini terhadap administrasi negara. Presiden Eisenhower menyampaikan pidato perpisahan ketika meninggalkan jabatan presiden pada 17 Januari 1961. Di sana ia secara terbuka memperingatkan bahwa tindakan tribal kompleks militer-industri, dengan mengejar kepentingan pribadi, menimbulkan masalah besar bagi penyelenggaraan negara yang mengejar kepentingan umum. Ia menunjukkan bahwa tindakan kompleks militer-industri adalah tribalisme yang mengabaikan kepentingan umum dan mengejar kepentingan pribadi, dan masalah ketidakberdayaan yang dirasakan pemerintah menghadapinya.⁴⁹¹ Ia memperingatkan bahwa perpaduan pertahanan dan bisnis dapat menggerogoti lembaga demokrasi dan kebebasan rakyat.

Hal ini justru menunjukkan bahwa di Barat sedang terjadi gejala yang semestinya dihadapi dengan shuzhi menurut filsafat peradaban Timur bahwa “kepentingan umum dan kepentingan pribadi saling berbenturan”. Sistem ekonomi politik Barat, yang menganut teori filosofis yang diberikan Adam Smith dan lain-lain bahwa “kepentingan umum dan kepentingan pribadi bertemu”, pada dasarnya berada dalam keadaan tanpa pertahanan terhadap persoalan shuzhi. Karena itu tindakan tribal terus menyebar di Barat. Krisis keuangan global 2007–2008 dan krisis euro 2009–2011 bukanlah sekadar masalah keuangan atau ekonomi. Di dasarnya terdapat masalah-masalah mendasar dan filosofis pada tataran ekonomi politik tentang pemikiran ekonomi pasar dan tentang demokrasi sebagai sistem yang mengelola ekonomi pasar. Barat terus mengulangi pemerintahan yang besar, pajak yang banyak, peraturan yang banyak, bertambahnya kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesejahteraan yang diperluas dengan berutang. Krisis keuangan 2007–2008 disebabkan oleh tribalisme, yakni para pemodal keuangan, parlemen, dan eksekutif yang bersama-sama mengejar kepentingan mereka sendiri. Amerika akhirnya tidak mengajukan jalan keluar bagi krisis keuangan ini dan melewatinya dengan tambal sulam. Inilah kesimpulan yang sudah ditarik lima tahun sebelum krisis oleh buku laris Saving Capitalism from the Capitalists (Menyelamatkan Kapitalisme dari Para Kapitalis), yang terbit pada 2003: “Ancaman terbesar bagi ekonomi pasar bukanlah kembalinya sosialisme. Ancaman yang sesungguhnya datang dari tribalisme yang hendak mengejar kepentingan pribadi di dalam sistem ekonomi pasar.”

Filsafat shuzhi tampak pula dalam cara Timur dan Barat menangani persekongkolan antara perusahaan raksasa dan media. Di Amerika dan Barat pada umumnya, perusahaan raksasa diizinkan dengan bebas membeli dan memanfaatkan perusahaan media. Di Timur, penggabungan perusahaan raksasa dan perusahaan media tidak diizinkan. Kita harus menelaah dengan baik apakah hal ini harus dipandang, seperti yang dinyatakan Barat, sebagai “pengendalian pers atau perusakan liberalisme”, ataukah sebagai “pengelolaan pengejaran kepentingan pribadi oleh tribalisme”. Bahwa Timur memilih yang kedua justru karena konsep shuzhi.

Kompleks militer-industri, karena mengetahui pentingnya pers dan opini publik bagi pengejaran kepentingan tribal antara militer dan industri, memiliki keinginan yang makin besar dan kuat untuk memanfaatkannya. Perusahaan-perusahaan raksasa Amerika yang kuat berlomba-lomba membeli perusahaan media. Barat pun mulai menaruh perhatian pada masalah ini. Presiden Biden menyampaikan pidato perpisahan yang sangat mirip dengan pidato perpisahan Presiden Eisenhower pada Januari 2025. Di sana ia menunjukkan keadaan yang akhir-akhir ini terjadi di Amerika, di mana perusahaan-perusahaan raksasa bersaing memiliki perusahaan media, dan menunjukkan bahwa perpaduan perusahaan raksasa dan media ini menjalankan pengaruh yang sangat kuat sampai mengancam demokrasi.

Analisis yang membandingkan “Konsensus Washington” dan “Konsensus Beijing” dalam persoalan ekonomi politik pun dapat dipandang memperlihatkan wajah lain peradaban Timur dan Barat ini. Umumnya yang pertama mengedepankan model demokrasi liberal dengan perkembangan ekonomi, dan yang kedua model otoritarianisme dengan perkembangan ekonomi. Perbandingan model semacam ini dapat menjadi berpusat pada Barat karena kecenderungan sekarang berlandaskan pemikiran liberal Barat. Tetapi model perkembangan ekonomi politik Timur dan Barat menyimpan segi peradaban yang hendak memusatkan diri pada prinsip pelestarian diri ketimbang menganalisis dengan memusatkan diri pada kebebasan. Teori benturan dan teori pertemuan kepentingan pribadi dan kepentingan umum menjadi sudut pandang yang penting. Dalam pemikiran ekonomi politik Barat, yang mengikuti yang kedua, sudut pandang shuzhi menjadi konsep yang tidak diutamakan. Tetapi shuzhi, yang mewaspadai para pejabat dan administrator yang merugikan kepentingan umum dan mengejar kepentingan pribadi, menjadi masalah yang makin besar seiring makin rumitnya struktur sosial.

Tindakan tribal berlaku begitu saja pula pada partai politik, inti demokrasi, dan menjadi masalah. Dalam demokrasi, yang penting ialah terjaganya premis bahwa rakyat memilih orang-orang yang cakap sebagai pemimpin, dan para pemimpin itu harus bekerja demi kepentingan umum, yakni demi rakyat. Tetapi dalam sistem politik Barat, premis pengutamaan kepentingan umum makin lama makin kabur. Untuk memecahkan masalah ini, Barat mencoba memperbaiki lembaga politik, seperti meningkatkan transparansi, dan mencari cara untuk mendorong warga lebih banyak ikut serta dalam politik. Sebab mereka berpikir bahwa demokrasi terus berkembang sehingga masalahnya dapat diperbaiki.

Tetapi bila kita mempertimbangkan kompleks militer-industri, krisis keuangan, kecenderungan parlemen mengejar kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum, dan sebagainya, masalahnya bukanlah masalah yang dapat dipecahkan sekadar dengan memperbaiki sistem. Harus dipandang bahwa masalah itu, sebelum sistem, bersumber pada masalah kodrat manusia yang tak terelakkan. Karena manusia, apa pun yang dilakukannya, pada akhirnya mengikuti kodrat manusia, politisi pun pada akhirnya tertarik pada pelestarian diri (dalam parlementarisme, pemilihan kembali) ketimbang kepentingan umum. Karena tidak adanya konsep shuzhi, ekonomi politik dan demokrasi Barat berhadapan dengan masalah mendasar tanpa menyadarinya. Pada akhirnya hal ini berujung pada ketidakmampuan mengendalikan keadaan di mana kesenjangan antara kaya dan miskin terus bertambah. Barat tidak merasakan adanya masalah besar terhadap tribalisme, yakni kecenderungan setiap kelompok, para pemodal keuangan, parlemen, bahkan eksekutif, untuk memperluas kepentingannya sendiri.

Sebagian besar negara Barat memiliki utang negara yang terlalu besar dibandingkan PDB sehingga ekonomi negaranya tidak dapat menanggungnya. Bila keadaan berlanjut begitu saja, ketertinggalan dan kemerosotan sudah jelas di depan mata, tetapi di Barat baik politisi maupun pemilih tidak memperlihatkan tekad atau semangat untuk memperbaikinya. Inilah penunjukan inti masalah yang ditanggung negara-negara Barat pada tataran ekonomi politik, yaitu jebakan negara maju yang diperlihatkan Barat.⁴⁹² Hal ini berkaitan langsung dengan “ketiadaan” konsep shuzhi yang dikembangkan teori kodrat manusia Timur.

Shuzhi dan gagasan tanpa-tindakan vs laissez-faire

Timur, dengan mengikuti sistem politik Barat yang berpusat pada hukum, tampaknya telah melupakan konsep “shuzhi”. Tetapi meskipun orang tidak menaruh perhatian langsung atau mengutip kata shuzhi, arti pentingnya tetap hidup dalam kebudayaan Timur. Filsafat shuzhi, bahwa kepentingan umum harus dilindungi terhadap kepentingan pribadi, berakar dalam di kebudayaan Timur melalui kisah-kisah dan larik-larik puisi. Petuah dan anekdot seperti “membelakangi yang pribadi dan menghadap yang umum” (背私向公), “mengalahkan diri untuk melayani yang umum” (克己奉公), “yang umum dahulu, yang pribadi kemudian” (先公後私), “cemas lebih dahulu, bergembira kemudian” (先憂後樂), dan “memakai yang umum untuk mengejar yang pribadi” (憑公營私) terus dipakai dan dihormati.⁴⁹³

Konsep shuzhi tampak sebagai perlindungan kepentingan umum. Berhadapan dengan sistem Barat yang mengajukan teori pertemuan kepentingan pribadi dan kepentingan umum, Timur menjadikan filsafat berbenturannya kepentingan pribadi dan kepentingan umum sebagai titik tolak sistem ekonomi politiknya. Konsep shuzhi berlandaskan filsafat bahwa manusia dikuasai kodrat manusia yang terdapat sama pada individu, kelompok, dan pemimpin negara. Dengan kata lain, semua manusia lahir dengan kodrat manusia yang cenderung mengejar kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum. Karena itu kodrat manusia semacam ini membutuhkan bukan pembiaran, melainkan pengelolaan. Gagasan tanpa-tindakan mewakili filsafat pengelolaan kepentingan umum yang dikejar shuzhi.

Menurut gagasan tanpa-tindakan, semua partai politik dan kelompok kepentingan khusus di dunia ini dipandang pada akhirnya cenderung mengejar keegoisan tribal. Mereka pada akhirnya memperlihatkan kecenderungan untuk menjadikan perluasan keserakahannya sebesar-besarnya sebagai tujuan sambil menghindari batasan hukum. Pada akhirnya, sebagaimana ditunjukkan Profesor Olson dengan wawasan yang tajam, semua manusia memiliki sebagai naluri sifat “bandit menetap”, yang berusaha memeras sebesar-besarnya, yakni memungut pajak yang tinggi. Hal ini berlaku bukan hanya bagi raja etatis, tetapi juga bagi keserakahan partai dan perusahaan raksasa yang terungkap sebagai tribalisme. Baru dengan adanya perangkat yang mengendalikan naluri ini kepentingan umum dapat terjaga sambil melindungi otonomi ekonomi individu.

Mengapa gejala yang berbeda semacam ini timbul dalam sistem ekonomi politik Timur dan Barat? Memang benar bahwa Adam Smith sejak awal menyatakan kewaspadaan terhadap keserakahan tribal, tetapi pemikiran ekonomi pasar Barat, sebagaimana tampak pada Adam Smith, sejak semula berintikan seruan laissez-faire bagi individu terhadap keserakahan negara, sehingga sulit cukup mewaspadai keserakahan tribal. Karena itu pemikiran itu hanya menunjukkan bahwa keserakahan tribalisme, yakni kelompok-kelompok individu seperti kelompok kepentingan khusus, akan menjadi masalah, tanpa mengajukan persoalan filosofis apa pun. Dengan kata lain, sambil bertahan pada dikotomi yang bertentangan dengan dirinya sendiri, bahwa keserakahan etatis itu buruk dan keegoisan individualis itu baik, pemikiran itu hanya mewaspadai keserakahan tribal sebagai sekadar penyimpangan sebagian dari keegoisan individualis yang pada prinsipnya baik. Tetapi kini, seiring makin besarnya skala ekonomi dan menyebarnya globalisasi, lahirlah perusahaan lintas negara dan perusahaan keuangan lintas negara yang pengaruhnya tidak tertandingi oleh kebanyakan negara. Ancaman yang ditimbulkan keserakahan perusahaan lintas negara ini terhadap ekonomi pasar telah menjadi lebih serius daripada keserakahan negara di masa lalu.

Di Barat, karena sejak Adam Smith keegoisan individu dipandang sehat dan positif, keserakahan perusahaan multinasional, perpanjangan keegoisan individu, ditangani bukan sebagai masalah mendasar, melainkan dengan pengobatan simtomatis, yakni hanya memberikan jalan keluar setempat bila masalah timbul. Itulah undang-undang antimonopoli dan sebagainya yang berkembang dengan Amerika sebagai pusatnya. Di sini terlibat persoalan filosofis. Pada awal abad ke-21, kerugian akibat keserakahan tribal menjadi begitu jelas pada dua tataran sehingga tidak dapat diabaikan lagi: yang satu adalah keserakahan perusahaan lintas negara dalam ekonomi, dan yang lain adalah keserakahan partai untuk mempertahankan kekuasaan dalam politik. Yang pertama mengancam ekonomi pasar, dan yang kedua mengancam demokrasi. Dan kedua keserakahan itu saling terkait; keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama.

Di Barat, masalah tangan tak terlihat Adam Smith makin membesar dalam bentuk polarisasi. Timbul masalah dalam teori bahwa keegoisan manusia menciptakan kepentingan umum melalui tangan tak terlihat. Adam Smith ingin menetapkan bahwa tangan tak terlihat, yakni terciptanya kepentingan umum dari keegoisan, adalah “hukum alam”: teori bahwa meskipun tanpa penjaga, kepentingan pribadi dan kepentingan umum bertemu dengan sendirinya. Tetapi sebaliknya, bila keegoisan terhubung bukan dengan kepentingan umum melainkan dengan meluasnya polarisasi, masalah timbul dalam seluruh sistem ekonomi politik Barat. Bila kepentingan pribadi dan kepentingan umum saling berbenturan, sebagaimana diajukan gagasan tanpa-tindakan Timur, membuat kepentingan pribadi terhubung dengan kepentingan umum adalah tanggung jawab pemimpin. Tetapi dalam sistem ekonomi politik Barat, pemimpin tidak berdaya di hadapan kekuatan tribalisme dan tidak dapat mengawasi. Justru tidak ada jawaban atas pertanyaan siapa yang akan menjaga para penjaga.

Cara Timur menghadapi etatisme berbeda dari demokrasi Barat. Timur bersandar pada minben. Timur, berdasarkan gagasan tanpa-tindakan, menghadapi etatisme dengan hukum dan etika. Tetapi raja dalam praktik tidak tunduk pada hukum. Hal ini tidak berubah bahkan pada abad ke-18, ketika gagasan tanpa-tindakan masuk ke Barat sebagai laissez-faire; supremasi hukum kurang. Pemikiran Timur yang bersandar pada etika minben sampai abad ke-17 memiliki sistem ekonomi politik yang lebih menguntungkan daripada merkantilisme Barat. Tetapi pemikiran itu memiliki satu masalah hakiki, yaitu masih tersisa pertanyaan “siapa yang akan menjaga para penjaga?” berkenaan dengan pemimpin. Sebab perangkat pengawasan terhadap pemimpin hanya bersandar pada etika. Dalam hal ini, konsep hukum Barat membawa hasil yang lebih pasti daripada etika Timur dalam hal pergantian kekuasaan.

Timur, dengan mempertahankan sistem tanpa lembaga pergantian pemimpin, di mana pemimpin turun-temurun mempertahankan kekuasaan sampai mati menurut kemampuannya, menjadi terlalu bergantung pada pemimpin. Sistem semacam ini berlangsung selama ribuan tahun. Karena itu, konsep pengawasan dan keseimbangan para cendekiawan yang bersandar pada etika membentur batasnya bila pemimpin turun-temurun tidak cakap, dalam kesewenang-wenangannya yang melanggar hukum. Memasuki abad ke-20, Timur mengimpor dari Barat lembaga pergantian pemimpin menurut hukum, dan sedang mencoba menautkan sistem filsafat demokrasi pada minben. Sebagian besar Timur tampaknya berhasil dalam pergantian pemimpin secara damai. Dari segi etika, hal ini sebagian sudah dipersiapkan, karena Mengzi sudah mengajukan pada abad ke-4 SM konsep pergantian mandat (易姓革命). Ia menyatakan bahwa bila raja kehilangan kebajikan, ia tidak lagi layak menjadi raja dan harus diganti. Ia membenarkan pergantian mandat ini dengan menyatakan bahwa rakyat adalah yang paling berharga, negara sesudahnya, dan raja adalah yang paling ringan. Mengzi menekankan minben, bahwa rakyat adalah dasar, dan pemikiran pengabdian kepada rakyat, bahwa negara baru berjaya bila melayani rakyat.

Barat memecahkan lembaga pergantian pemimpin secara damai dengan hukum. Barat menegakkan pergantian pemimpin melalui lembaga demokrasi dan sedang menjalankan percobaan memimpin dengan pengawasan dan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi secara hukum Barat menghadapi masalah lain yang bukan pemimpin. Bukan pemimpin, melainkan tribalismelah yang menimbulkan gejala rusaknya sistem pengawasan dan keseimbangan pemisahan tiga kekuasaan ini, sebab bisnis perusahaan-perusahaan raksasa bersekongkol dengan legislatif. Pola pembiaran laissez-faire memang memecahkan masalah etatisme, tetapi masalah timbul dalam tribalisme, dan laissez-faire tidak memperlihatkan penanggulangan apa pun.

Gagasan tanpa-tindakan adalah pemikiran filosofis yang asali tentang tindakan manusia, yang melampaui tindakan menurut negara hukum. Gagasan itu berbeda tatarannya dari paham laissez-faire Barat. Gagasan tanpa-tindakan adalah pemikiran dasar Taoisme. Dalam ekonomi, gagasan tanpa-tindakan membedakan tindakan ekonomi alam dari tindakan ekonomi manusia. Tindakan ekonomi alam memusatkan diri pada keseimbangan; itulah prinsip ekosistem. Tetapi tindakan ekonomi manusia memperbesar perbedaan dan membuat yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Gagasan itu menunjukkan bahwa tindakan alam dan tindakan manusia berbeda, sebab keserakahan manusia, yang tidak ada di alam, bekerja di situ.

Alam mengurangi yang berlebih dan menambah yang kurang. Manusia makin menambah yang berlebih dan makin mengurangi yang kurang. (Daodejing 77)

Di sinilah Timur dan Barat memperlihatkan perbedaan mendasar dari segi ekonomi politik. Tindakan ekonomi alam, sebagaimana diajukan Mandeville, mencakup dunia lebah dan seluruh dunia binatang. Namun nada dasar filsafat yang populer di Barat pada abad ke-18 ialah bahwa manusia harus mengikuti tindakan lebah. Nada dasarnya ialah pemujaan keegoisan, yakni menerapkan begitu saja tindakan ekonomi alam pada tindakan ekonomi politik manusia. Di sinilah “tangan tak terlihat” Barat memainkan perannya: gagasan bahwa bila manusia, seperti lebah, mengikuti keegoisan individu, kepentingan umum tercipta dengan sendirinya melalui tangan tak terlihat.

Ia… dituntun oleh tangan tak terlihat untuk mencapai tujuan yang sama sekali bukan bagian dari maksudnya… Dengan mengejar kepentingannya sendiri, ia sering memajukan kepentingan masyarakat. (Adam Smith, Kekayaan Bangsa-Bangsa, buku IV, bab 2)

Tetapi dilihat dari peradaban Timur, kodrat manusia tidak mengikuti tindakan ekonomi alam. Kodrat manusia membentuk tindakan ekonomi manusia. Di dunia binatang bekerja “keegoisan tanpa keserakahan”, sehingga lahirlah prinsip ekosistem. Tetapi di dunia manusia bekerja “keegoisan dengan keserakahan”, yang tidak dimiliki binatang lain mana pun. Keserakahan menjadi “tangan yang merampas” dalam ekonomi manusia. Di mana pun manusia berada dalam bidang ekonomi, tangan yang merampas mau tidak mau muncul di mana-mana. Barat hanya memusatkan diri pada etatisme, tetapi tangan yang merampas ini menjadi tangan yang merugikan kepentingan umum dalam bidang etatisme (statism), tribalisme (tribalism), dan individualisme (individualism). Ketika menegakkan paham laissez-faire, Barat hanya memusatkan diri pada etatisme untuk melawan etatisme pemerintah yang ekstrem, yaitu merkantilisme. Tetapi karena tangan yang merampas melekat dalam kodrat manusia, ia tidak terbatas pada etatisme, yakni pemimpin pemerintahan. Ia berlaku pula bagi tribalisme dan individualisme.

Di sinilah gagasan tanpa-tindakan Timur berbeda filsafatnya dari laissez-faire Barat. Salah satu inti gagasan tanpa-tindakan ialah bahwa kepentingan umum, yang berguna bagi semua, harus dilindungi secara khusus, karena mudah dirugikan oleh kepentingan pribadi, yakni keserakahan individu. Dilihat dari kodrat manusia, kepentingan individu mudah berkembang menjadi keserakahan, dan hanya secara kekecualian dapat berkembang menjadi sifat mementingkan orang lain. Karena itu, demi keseimbangan masyarakat, harus diusahakan melalui “etika” agar kepentingan individu dituntun bukan ke keserakahan, melainkan ke sifat mementingkan orang lain. Dari sinilah lahir kebudayaan etika yang menjadi pusat peradaban Timur. Itulah sebabnya peradaban Timur mengutamakan konsep “shuzhi yang mewaspadai pengejaran kepentingan pribadi dengan berdalih kepentingan umum”.

4) Inti shuzhi: bagaimana membedakan pengejaran laba dan keserakahan?

Dalam kegiatan ekonomi manusia, pengejaran laba dan keserakahan harus dibedakan. Inti filsafat shuzhi, yang hendak melindungi kepentingan umum dari kepentingan pribadi, justru terletak pada pembedaan pengejaran laba dan keserakahan. Tetapi hukum tidak dapat membedakannya. Barat memiliki kecenderungan kuat untuk memisahkan sudut pandang ekonomi dan sudut pandang etika. Tetapi di Timur kedua sudut pandang itu menjaga hubungan yang dalam melalui sinkretisme (syncretism). Inti filsafat Taoisme dan Konfusianisme adalah sifat “ekonomi politik” yang mengutamakan etika dalam ekonomi. Seorang pemimpin, yakni orang bijak dalam Taoisme atau pemimpin (junzi, 君子) dalam Konfusianisme, tidak dapat menjadi pemimpin bila tidak menegakkan dirinya secara etis. “Pemimpin mengejar kebajikan, peserta mengejar keuntungan.” “Pemimpin yang memahami Dao bebas dari keserakahan.” Pemikiran etis Konfusianisme dan Taoisme semacam ini menjadi kebajikan pertama pemimpin Timur. Barat hendak mengelola ekonomi dengan hukum yang menjauhi etika. Tetapi dari tataran hukum ada masalah, sebab bidang ini tidak dapat ditentukan secara hukum sampai di mana pengejaran laba dan dari mana keserakahan dimulai.

Pengejaran laba adalah inti ekonomi. Sebagaimana ditegaskan Xunzi dan Adam Smith, keegoisan adalah akar kegiatan ekonomi manusia. Locke mengungkapkannya sebagai “Di mana tidak ada hasrat, di situ tidak ada ketekunan” (Where there is no desire, there will be no industry). Karena itu, keegoisan, yakni pengejaran laba, harus dibenarkan. Tetapi keegoisan harus dicegah agar tidak merugikan kepentingan umum dan berkembang menjadi keserakahan. Di sinilah masalahnya. Keserakahan harus dikelola. Dalam membenarkan pengejaran laba, laissez-faire Barat menjalankan perannya dengan baik. Tetapi laissez-faire, karena tidak ada penjaga, jatuh menjadi mangsa keserakahan.

Kecenderungan tidak membedakan pengejaran laba dan keserakahan sering terjadi di Barat, yang lebih mengutamakan hukum daripada etika. Di Barat muncul ungkapan “Keserakahan itu baik” (Greed is good). Investor Wall Street Boesky (Boesky) memakainya dalam pidato wisuda di Universitas California, Berkeley, pada 1986. Ia menjelaskan: “Keserakahan itu baik… keserakahan itu sehat. Anda boleh serakah dan tetap merasa baik tentang diri Anda.” Ungkapan ini menjadi terkenal sebagai dialog tokoh Gordon Gekko (Gordon Gekko) dalam film Wall Street tahun 1987. Di Barat orang menyatakan bahwa keserakahan menyumbang bukan hanya bagi keberhasilan pribadi, tetapi juga bagi perkembangan ekonomi. Sejak tahun 1980-an ungkapan ini menjadi rumusan yang mewakili semangat kapitalisme keuangan Amerika.

Di Barat, ungkapan “Keserakahan itu baik” menjadi ungkapan simbolis yang dikutip baik untuk mengagungkan maupun untuk mengecam keserakahan. Ungkapan itu mengandung logika kapitalisme pasar bebas bahwa keserakahan dapat memacu daya gerak ekonomi dan inovasi. Pendapat bahwa keserakahan yang mengejar keuntungan pribadi dapat meningkatkan pertumbuhan, persaingan, dan efisiensi perusahaan sehingga menambah kekayaan seluruh masyarakat sejalan dengan teori “tangan tak terlihat” Adam Smith, bahwa kepentingan pribadi menciptakan kepentingan umum, dan dengan logika Milton Friedman bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan ialah meningkatkan labanya”. Keserakahan pada asalnya adalah hasrat yang berlebihan, yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat. Tetapi sekaligus hasrat manusia adalah daya penggerak kemajuan dan pencapaian, sehingga timbullah kebingungan semacam ini. Hal itu menjadi masalah yang makin pokok di Barat, yang hanya bersandar pada hukum ketimbang etika.

Ungkapan “Keserakahan itu baik” menekankan segi positif kapitalisme, tetapi dikecam karena keserakahan yang berlebihan dapat menimbulkan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan sosial. Tetapi karena keserakahan (greed) dan pengejaran laba (profit-seeking) sama-sama bertolak dari hasrat “menginginkan lebih banyak”, batasnya kabur. Tindakan yang sama dapat tampak sebagai keserakahan atau sebagai pengejaran laba yang sah, tergantung konteksnya. Misalnya, maksimalisasi laba perusahaan adalah kegiatan yang wajar secara ekonomi, tetapi bila mengabaikan tanggung jawab sosial, ia dikecam sebagai keserakahan. Pembedaan antara keserakahan dan pengejaran laba tidak mutlak, melainkan berubah menurut norma dan nilai sosial. Dengan kata lain, hal itu termasuk dalam wilayah etika.

Pengejaran laba, hakikat kegiatan perusahaan, diakui sebagai tindakan ekonomi yang sah. Tujuan dasar perusahaan ialah memaksimalkan laba bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tetapi bila menjadi keserakahan, hal itu harus dicegah. Namun keserakahan adalah konsep etis dan moral yang tidak memiliki definisi hukum yang jelas. Karena itu sulit menghukum atau menjatuhkan sanksi di pengadilan hanya dengan alasan “serakah”. Hukum terutama mengatur tindakan melanggar hukum (persekongkolan harga, penyalahgunaan monopoli, penipuan, perdagangan yang tidak adil, dan sebagainya), bukan motif yang disebut “keserakahan” secara langsung. Secara hukum “keserakahan” tidak dapat ditetapkan tersendiri, dan sanksi hanya mungkin bila akibat yang melanggar hukum telah terjadi. Tetapi pada tataran sosial dan etis, bila perusahaan memperlihatkan “keserakahan” yang melampaui sekadar pengejaran laba, kecaman dan tuntutan regulasi makin besar. Pada tataran etis, pengejaran laba dan keserakahan dapat dibedakan. Bila kepentingan umum dirugikan karena perusahaan mengungkapkan hasrat memiliki dan menguasai yang tak berkesudahan, itulah contoh khas keserakahan. Karena itu keserakahan dihukum dengan hukum secara belakangan, bila akibat yang melanggar hukum telah terjadi. Sebelum itu, masyarakat manusia bersandar pada “etika”.

Dalam peradaban Barat, yang berlandaskan negara hukum, hukum dijadikan titik acuan paling penting bagi tindakan manusia. Di Korea pun, yang banyak dipengaruhi Barat, menyerukan “negara hukum” sudah menjadi semacam mode. Tetapi etika tidak kalah pentingnya daripada negara hukum. Kita perlu memahami mengapa peradaban Timur lebih mengutamakan etika daripada hukum. Sebabnya, teori Barat tentang bertemunya kepentingan pribadi dan kepentingan umum memandang bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan hukum, sedangkan teori Timur tentang berbenturannya kepentingan pribadi dan kepentingan umum memandang bahwa tatanan masyarakat baru terjaga bila titik berat diletakkan pada etika. Barat memandang bahwa dalam proses terungkapnya keegoisan dan sifat mementingkan orang lain dalam kodrat manusia, sifat mementingkan orang lain pada akhirnya “menang dengan sendirinya”; Timur memandang bahwa hanya dengan mengelola keegoisan yang kuat dengan etika dan hukum, sifat mementingkan orang lain yang lemah dapat mencapai “keseimbangan” dengan keegoisan yang kuat.

Tradisi hukum dan etika Timur dan Barat semacam ini tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, kita tidak dapat memberikan kemutlakan bahwa milikku benar dan milikmu salah. Lebih tepat untuk memandangnya sebagai cerminan ciri geopolitik masing-masing wilayah. Di Asia Timur, cita-cita Taoisme dan Konfusianisme bahwa pemimpin harus orang yang memiliki “kebajikan (德)” dan “keabsahan moral” muncul sebagai kesadaran etis. Kekayaan dianggap terkait dengan hasrat pribadi dan bertentangan dengan kepemimpinan umum. Ada anggapan bahwa “orang kaya, bila ikut berpolitik, mengejar kepentingan pribadi”. Sebagai kebajikan pemimpin, raja mengutamakan kesederhanaan dan kejujuran, dan kekayaan yang berlebihan justru menimbulkan ketidakpercayaan. Hubungan antara kekayaan dan kodrat manusia dijelaskan Sima Qian dalam Catatan Sejarawan (Catatan Sejarawan 129-29): “Umumnya, bila harta orang lain sepuluh kali lipat hartanya, orang memfitnahnya; bila seratus kali lipat, orang takut kepadanya; bila seribu kali lipat, orang mengerjakan pekerjaannya; bila sepuluh ribu kali lipat, orang menjadi budaknya. Inilah hukum segala sesuatu.” Di Barat pun sering diucapkan ungkapan “Di balik setiap kekayaan besar tersembunyi kejahatan” (Behind every fortune there is a crime).⁴⁹⁴

Di Barat, karena tradisi geopolitik kebudayaan penaklukan, sejak zaman Yunani-Romawi kaum bangsawan dan golongan kaya sering memonopoli kekuasaan politik. Kekayaan adalah dasar kekuasaan. Setelah Abad Pertengahan pun, dengan sendirinya diterima bahwa golongan kaya, seperti penguasa feodal, kapitalis dagang, dan bankir, menjalankan pengaruh politik. Pada zaman demokrasi modern pun, bersama perkembangan kapitalisme, kenyataan bahwa “kekayaan dan kekuasaan tidak terpisahkan” dilembagakan. Di Barat, para pemimpin politik sangat bergantung pada pemilik aset besar atau dukungan perusahaan. Dengan semangat saling menolong, para pemimpin menopang kepentingan mereka dengan hukum. Dalam filsafat ekonomi politik, teori yang mengajukan efek tetesan ke bawah melindungi persekongkolan kekayaan dan kekuasaan.

Etika Timur dan hukum Barat adalah kerangka sistem ekonomi politik Timur dan Barat. Tetapi Timur, sambil mengedepankan etika, membangun sistem yang memakai etika dan hukum sekaligus dengan cara yang tepat. Xunzi sudah meyakinkan sebelum Masehi bahwa kodrat manusia harus dikelola dengan “etika dan hukum” agar tatanan masyarakat terjaga. Sinkretisme (syncretism) Timur semacam ini terungkap dalam peradaban Timur sebagai “Konfusian di luar, Legalis di dalam” (外儒內法), yang mengedepankan etika dan melengkapinya dengan hukum, atau sebagai pemikiran Huang-Lao (黃老思想), yang mengedepankan tanpa-tindakan dan melengkapinya dengan hukum. Tetapi Barat, karena pengaruh agama wahyu, metafisika, ideologi, dan sebagainya, terlalu bergantung pada hukum dan hampir tidak menaruh perhatian pada etika, terutama pada tataran ekonomi politik. Masyarakat manusia memiliki banyak masalah yang sulit dipecahkan dengan negara hukum. Etika harus ikut berperan.

Konfusius dan Yesus sama-sama mendahulukan penyelesaian melalui etika sebelum membawa masalah ke hukum. Keduanya, boleh dikatakan, memandang hukum sebagai sarana terakhir, dan berpendapat bahwa masyarakat manusia harus lebih dahulu memecahkan masalah melalui kesepakatan etis dan praktik moral. Pemikiran “etika sebelum hukum” lahir karena bila masyarakat dijalankan hanya dengan hukum, yang tersisa hanyalah paksaan dan hukuman, dan moralitas manusia yang sukarela lenyap. Hal ini menyeret seluruh masyarakat ke dalam struktur yang membuat masalah makin sulit.

Dalam persoalan ekonomi politik, pengejaran laba dijamin dengan hukum, dan keserakahan dikendalikan dengan etika. Teori tangan tak terlihat Adam Smith berperan membebaskan kegiatan ekonomi manusia dari etika. Keserakahan tetap tinggal apa adanya. Teori tangan tak terlihat pada akhirnya menimbulkan polarisasi melalui persatuan bisnis dan parlemen, sebab bisnis dan pemimpin berada di perahu yang sama. Tetapi menurut teori tangan yang merampas di Timur, pemimpin memikul tanggung jawab etis untuk mencegah polarisasi sebagai kewajibannya yang paling besar. Dengan kata lain, ia harus memusatkan diri pada perlindungan kelas menengah ketimbang polarisasi. Dalam sejarah Timur pun, ketika raja ikut serta dalam polarisasi dan menikmati kekayaan, dinasti itu runtuh dan muncullah dinasti baru yang menggantikannya. Dinasti baru memulai dengan memusatkan diri pada penghapusan polarisasi melalui langkah menurunkan pajak secara besar-besaran.

Pengelolaan keegoisan manusia: di antara dua sistem filsafat Timur dan Barat, tangan tak terlihat Barat dan tangan yang merampas Timur, filsafat yang menciptakan dan melindungi kelas menengahlah yang membuktikan keabsahannya. Betapapun besarnya ekonomi negara, negara yang kesenjangan antara kaya dan miskinnya terus melebar tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Negara baru dapat menjalankan efisiensinya dengan baik bila kelas menengahnya kokoh. Namun ekonomi politik Barat terbiasa membuat orang kaya makin kaya. Tangan tak terlihat, berpijak pada individualisme, menciptakan orang kaya, dan logikanya ialah bahwa kegiatan ekonomi yang diciptakan orang kaya itu melahirkan kelas menengah melalui efek tetesan ke bawah dan sebagainya. Benarkah demikian?

Nilai-nilai Barat secara filosofis berlandaskan individu. Bagi orang Barat, agama, kebenaran metafisis, hukum, dan sebagainya lebih diutamakan daripada hubungan dengan orang lain. Tetapi meskipun nilai yang melekat dalam perangkat-perangkat ini penting, kita harus waspada bahwa sekaligus dapat bekerja pula hasrat untuk memanfaatkan perangkat ini guna menguasai orang lain dan membesarkan diri sendiri. Bila dianalisis secara ekonomi politik, banyak hukum yang dibuat parlemen-parlemen Barat, meskipun mengedepankan banyak kelebihan, sekaligus berujung pada akibat memperbesar kekayaan tribalisme dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kaya makin kaya, dan kelas menengah menyusut dan melemah.

Dapat dipandang bahwa ekonomi politik Barat, dari segi filosofis, berada dalam keadaan tanpa pertahanan secara pemikiran terhadap keegoisan individualis, sebab arah ekonomi pasar ditetapkan ke arah pembiaran keegoisan individu. Alasannya, sebagaimana telah beberapa kali kita lihat, ialah bahwa menurut filsafat ekonomi pasar Adam Smith keegoisan individu dibiarkan tanpa diberi resep etis apa pun. Tentu saja Kristen mempersoalkan kodrat manusia dengan kesadaran akan dosa asal, dan Injil-Injil dengan jelas mewaspadai kekayaan materi dan mempersoalkannya pada tataran etika. Tetapi sebagian besar pemikir ekonomi politik Barat modern dan kontemporer tampaknya memandang bahwa etika tidak berhubungan dengan pemikiran ekonomi politik atau keegoisan individualis. Sebab, seperti Adam Smith, mereka bertolak dari kodrat manusia yang dianggap baik.

Sebaliknya, Konfusianisme dan Taoisme di Timur berintikan kewaspadaan terhadap kodrat manusia dan keegoisan serta pengelolaannya pada tataran etika. Sikap pemikiran ekonomi politik Barat yang membiarkan atau bahkan mendorong keegoisan dan sikap pemikiran ekonomi politik Timur yang mewaspadai atau mengelolanya berbeda dengan tegas. Bagian kodrat manusia yang paling kuat adalah keegoisan. Pemimpin harus memahami pokok keegoisan ini. “Bila bebas dari keegoisan, orang dapat melihat sumber Dao. Di dalam keegoisan, orang hanya dapat melihat penampakan Dao” (Daodejing 1). Xunzi, melalui kewaspadaan terhadap kodrat manusia, menunjukkan kepada pemimpin dan rakyat titik tolak penjagaan tatanan masyarakat: “Kodrat manusia mendambakan keuntungan dan kesenangan; bila mengikutinya, orang saling berbenturan dan sikap mengalah lenyap. Bila hanya mengikuti kodrat manusia, manusia mudah jatuh ke dalam iri hati dan kebencian, sehingga ketulusan dan kepercayaan lenyap” (Xunzi 23-1). Xunzi terutama menegaskan bahwa pembiaran keegoisan berakibat mengacaukan masyarakat: “Bila kodrat manusia dibiarkan dan setiap orang hidup hanya menurut perasaannya, orang tenggelam dalam pertikaian dan perampasan, tatanan masyarakat lenyap, dan dunia menjadi kacau” (Xunzi 23-1).

Di Barat, karena keegoisan individualis tidak diatur dengan etika, berlakulah logika bahwa “segala sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum diizinkan secara sah”. Akibatnya, keegoisan individualis bekerja makin giat dalam ekonomi pasar Barat. Seluruh pemikiran Konfusian dapat dipandang sebagai uraian tentang etika yang diperlukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan tentang pembinaan diri untuk menghayatinya, dan Taoisme pun berulang kali menekankan pentingnya etika dan moral. Karena itu, peradaban Timur dan Barat mengandaikan resep yang sangat berbeda bagi kodrat manusia. Terutama berkenaan dengan ekonomi politik, pemikiran Barat bersandar pada hukum dan pada dasarnya menyingkirkan etika, sedangkan dalam pemikiran Timur yang berlandaskan Taoisme dan Konfusianisme, etikalah, bukan hukum, yang menjadi inti. Analek justru menjelaskan bahwa etika harus dijaga lebih dahulu sebelum hukum: “Bila rakyat diatur dengan hukum dan ditertibkan dengan hukuman, mereka akan berusaha menghindarinya dan tidak punya rasa malu; bila diatur dengan kebajikan dan ditertibkan dengan tata krama, mereka akan memiliki rasa malu dan menjadi lurus” (Analek 2:3).

Di Barat, sampai sekarang pun orang memusatkan diri pada hukum ketika membahas ekonomi politik. Etika dalam sebagian besar kasus disingkirkan. Sebaliknya, di Timur etika seperti kerajinan, penghematan, dan ketiadaan nafsu menempati tempat sebagai inti ekonomi politik. Etika kerja dalam ekonomi politik Timur berasal dari kewaspadaan terhadap keegoisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus mengejar kerajinan dan penghematan melalui pendidikan dan pembinaan diri, dan dalam perwujudan keegoisan harus menghayati belas kasihan dan kerendahan hati ketimbang keserakahan. “Pemimpin yang memahami Dao bebas dari keserakahan. Ia tidak menghargai barang yang sulit diperoleh” (Daodejing 64). Pemimpin semacam ini memandang bahwa “untuk memerintah manusia dan melayani Langit, tidak ada yang lebih baik daripada berhemat. Berhemat berarti sejak awal mengikuti Dao” (Daodejing 59). Dalam memperlakukan manusia, pemimpin mengutamakan tiga hal: “Simpanlah baik-baik tiga pusaka. Pertama belas kasihan, kedua penghematan, ketiga kerendahan hati” (Daodejing 67). Taoisme sangat mengutamakan keteladanan pemimpin. Bila pemimpin menikmati kekayaan dan membanggakannya, rakyat negeri itu meninggalkan semangat kerajinan dan penghematan.

Kodrat manusia dan kebudayaan etika kerajinan dan penghematan

Peradaban Timur yang berpusat pada etika tidak lahir secara kebetulan. Peradaban itu juga tidak dapat diciptakan dengan keputusan atau tekad kebijakan tertentu. Peradaban itu meresap dalam sejarah dan tradisi. Perbedaan Timur dan Barat berasal dari perbedaan konsep relasionalisme Timur dan individualisme Barat dalam pemikiran filosofis. Dalam kodrat manusia yang lahir dengan keegoisan yang kuat dan sifat mementingkan orang lain yang lemah, tatanan masyarakat baru terjaga bila kebudayaan etika kerajinan dan penghematan didahulukan. Kebudayaan etika Timur memiliki latar belakang filosofis yang berbeda dari Barat. Max Weber (1864–1920) menjelaskan etika kerja Protestan dalam bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism), yang terbit pada 1904. Ia menilai tinggi etika kerja Protestan sebagai tiang spiritual kapitalisme. Tetapi etika kerja Weber, pada akarnya, sangat berbeda dari etika kerja Timur.

Etika kerja Protestan: “sikap rajin dan hemat” kaum Protestan, yang muncul setelah Reformasi Barat abad ke-16, dipercaya tampak pada diri individu sebagai tanda bahwa ia telah menerima rahmat Tuhan (grace), syarat untuk masuk surga. Karena itu semua orang, karena semangat keagamaan, memiliki “sikap rajin dan hemat”.⁴⁹⁵ Dan pendapatnya ialah bahwa semangat kerajinan dan penghematan ini berlanjut menjadi penimbunan modal dan peningkatan investasi, sehingga memungkinkan kapitalisme Barat. Pemikiran ini tampaknya berhubungan erat dengan eskatologi Barat yang berlanjut dari Abad Pertengahan sampai awal zaman modern. Karena orang percaya bahwa hanya mereka yang diberkati akan diselamatkan ketika akhir dunia datang dan Yesus datang kembali, besar kemungkinan orang berusaha memperlihatkan tanda bekerja dengan tekun.

Tetapi sekarang, di Barat pun tidak banyak orang yang dengan serius memercayai akhir dunia secara religius. Maka etika kerja Puritan lenyap, sebab dasar kepercayaan bahwa orang yang bekerja keras menerima berkat Tuhan dan masuk surga lenyap. Dari segi waktu, perubahan ini bertepatan dengan pembiaran keegoisan dalam ilmu ekonomi modern yang dipelopori Adam Smith, sehingga di Barat, berbeda dari Timur, muncul sikap “menikmati kesenangan seketika bila memungkinkan” (instant gratification) bersama kebudayaan konsumsi. Niall Ferguson (Niall Ferguson), dalam bukunya tahun 2011, Civilization: The West and the Rest, justru menjelaskan hubungan antara etika kerja dan keberagamaan di Barat. Dengan kata lain, ia sampai pada kesimpulan bahwa Eropa memiliki etika kerja yang jauh lebih lemah daripada Amerika, dan bahwa orang Eropa juga kurang religius dibandingkan orang Amerika. Ia menyajikan statistik bahwa orang Amerika bekerja sekitar 20% lebih banyak daripada orang Eropa, dan tingkat kehadiran di gereja pada orang Eropa sekitar 10%, sedangkan pada orang Amerika mencapai 36%. ⁴⁹⁶

Sebaliknya, etika kerja Konfusian di Timur, karena dijalankan demi diri sendiri, dilaksanakan karena kebutuhan batin, terlepas dari perubahan teori agama atau nasib menurut teori akhir dunia, sehingga dapat dipandang memiliki dasar yang kokoh. Majalah The Economist menyebut “pendidikan, ketekunan, penghematan, dan sikap menunda kesenangan sekarang demi pencapaian yang lebih besar di masa depan” sebagai nilai-nilai Asia. ⁴⁹⁷ Ferguson pun, dalam buku yang disebut di atas, menyebutkan bahwa dengan menjadikan orang Amerika sebagai patokan di antara orang Eropa, Amerika, dan Timur, orang Eropa bekerja sekitar 20% lebih sedikit daripada orang Amerika dan orang Timur sekitar 30% lebih banyak, dan menggambarkan etika kerja Timur sebagai yang paling kuat.

Di antara etika kerja, yang paling langsung memengaruhi ekonomi politik adalah kerajinan dan penghematan, yakni seberapa keras orang bekerja dan seberapa banyak orang menabung. Dalam hal ini etika kerja Timur berlaku bagi individu, suku, dan negara, dan memperlihatkan tingkat investasi dan tabungan yang sangat tinggi dibandingkan Barat. Ferguson dalam bukunya membandingkan utang negara Barat yang sangat tinggi dan masalahnya. Wartawan ekonomi dan penulis Amerika Paul Blustein (Paul Blustein) menunjukkan bahwa Amerika terus membeli barang asing dengan dolar yang dapat dicetaknya sesuka hati, dan hal ini menumpuk begitu saja menjadi utang Amerika. ⁴⁹⁸ Ferguson mencatat bahwa utang Amerika, yang pada 2001 sebesar 32% dari PDB, melonjak menjadi 66% pada 2011, dan memperkirakan bahwa bila laju kenaikan sekarang berlanjut, utang itu akan naik menjadi 90% pada 2021, 150% pada 2031, dan 300% pada 2047. Yang membuat masalahnya lebih serius di Amerika ialah bahwa utang negara yang luar biasa besar ini belum mencakup kewajiban asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan pensiun sebesar sekitar 100 triliun dolar, sehingga keuangan negara Amerika sangat serius. Ia mendiagnosis bahwa keadaannya lebih buruk daripada ketika Yunani menghadapi kesulitan.⁴⁹⁹

Apa yang disebut defisit kembar (twin deficit), di mana defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan terjadi bersamaan, memicu krisis ekonomi yang tidak tertanggungkan bagi suatu negara. Hanya negara yang memiliki mata uang cadangan seperti Amerika yang menjadi pengecualian, karena dapat terus mencetak uang. Itulah sebabnya Amerika tetap mempertahankan kekuatannya meskipun terus mengalami defisit kembar. Sampai kapan keadaan ini dapat berlanjut?

Yang paling mengherankan dan sulit dipahami para pemikir Barat pada Zaman Pencerahan ialah bahwa peradaban Timur memiliki sistem etika yang unggul tanpa konsep Tuhan. Berkenaan dengan keegoisan individualis, paham pembiaran Barat melahirkan kebudayaan konsumsi dan utang Barat, sedangkan pemikiran Timur tentang pengelolaan dan pengendalian keegoisan individualis melahirkan kebudayaan kerajinan dan penghematan Timur. Timur, dalam etika yang menjadi dasar peradabannya, memiliki keunggulan pada landasan dasarnya dibandingkan sistem ekonomi politik Barat. Keunggulan itu tampak sebagai kesadaran etika kerja. Bahwa Timur pada dasarnya memiliki daya saing yang lebih kuat dan masa depan yang lebih cerah daripada Barat justru berkat kesadaran etika kerja ini. Itulah sebabnya etika penting dalam ekonomi politik. Kerajinan, penghematan, atau keteladanan tidak dapat ditetapkan dengan hukum. Semua itu wilayah etika.

Etika kerja semacam ini berakar dalam. Poivre (Poivre), salah seorang pemikir fisiokrat Prancis yang telah kita lihat di atas, mengadakan perjalanan ke Timur pada pertengahan abad ke-18 dan menulis tentang etika kerja Timur sebagai berikut:

Orang malas menjadi sasaran penghinaan yang sangat keras. Pemalas diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang menggerogoti masyarakat seperti benalu. Pemerintah pun tidak membiarkan para pemalas semacam ini… Secara tradisional semua orang memang harus bekerja, dan di kalangan rakyat tersebar luas dan mendalam gagasan bahwa bila di satu sudut negeri ada orang yang tidak bekerja, di sudut negeri yang lain akan ada orang yang kelaparan dan dirugikan karenanya.⁵⁰⁰

Etika kerja yang berakar dalam, yang ditemukan dan dikagumi Poivre di Timur pada abad ke-18, mengutamakan pendidikan, pengendalian diri, dan pembinaan diri Timur yang menitikberatkan etika. Karena itu di Timur pentingnya pendidikan sudah ditekankan sejak awal. Konfusius menekankan: “Dalam kodrat yang dibawa sejak lahir, manusia semuanya serupa; karena pendidikan, manusia menjadi sangat berbeda.” Dan: “Dalam pendidikan, tidak boleh ada seorang pun yang dikecualikan.” Pendidikan Timur, yang berlandaskan kodrat manusia, memusatkan diri pada kebudayaan etika kerajinan dan penghematan dan pada pembentukan pemimpin.

Sistem nilai yang melekat dalam kebudayaan rohani Timur, yaitu Konfusianisme (tradisi mengutamakan pendidikan dan meritokrasi, kebudayaan etika universal serta kerajinan dan penghematan), Taoisme (pemikiran ekonomi politik tentang pajak yang ringan dan pemerintahan yang kecil, keselarasan alam dan manusia), dan Buddhisme (gagasan welas asih, pengutamaan ketidakmelekatan pada harta), berintikan nilai-nilai etis yang diabaikan filsafat Barat. Singkatnya, itulah kerajinan dan penghematan. Kesadaran kerja yang ditekankan melalui pendidikan adalah persoalan bukan hukum, melainkan etika. Yang ditekankan etika justru kewaspadaan terhadap keserakahan. Pembedaan antara pengejaran laba dan keserakahan dapat didekati melalui etika. Dan kesadaran etis semacam itu tidak dapat berakar dalam masyarakat bila pemimpin tidak memberi teladan.

Keteladanan pemimpin: gagasan pemimpin (君子) dan orang bijak (聖人)

Peradaban Timur memusatkan diri pada bagaimana membentuk pemimpin dan membuatnya memerintah negeri. Gagasan orang bijak dalam Taoisme mirip dengan gagasan pemimpin (junzi, 君子) dalam Konfusianisme. Gagasan pemimpin dalam Konfusianisme menekankan citra manusia bermoral yang menjalankan pembinaan moral dan tanggung jawab sosial, sedangkan gagasan orang bijak dalam Taoisme mengajukan citra manusia ideal yang menyatu dengan alam dan mewujudkan kealamian melalui tanpa-tindakan. Tetapi keduanya sama-sama menunjuk pemimpin. Dalam pemikiran Timur, melalui perbandingan pemimpin dan peserta (xiaoren, 小人) dalam Konfusianisme serta orang bijak dan rakyat dalam Taoisme, ditekankan peran pemimpin yang membuat orang mengikuti pemimpin atau orang bijak, bukan peserta atau rakyat biasa, yakni khalayak. Segi yang mengutamakan peran etis pemimpin dari sudut ekonomi politik sangat penting dalam pendidikan Timur.

Peran etis pemimpin terutama ditekankan dalam sistem relasionalisme (relationalism), yang menghadapkan pemimpin dan peserta. Barat, dengan mengikuti individualisme (individualism) dalam pendidikan dan pembinaan manusia, menekankan kesempurnaan pribadi. Di Yunani kuno pun, sebagaimana tampak pada Plato dan Aristoteles, pentingnya pendidikan ditekankan, tetapi pendidikan menitikberatkan perolehan pengetahuan individu, pengejaran kebahagiaan, dan sebagainya. Etika Aristoteles memang menekankan kebajikan-kebajikan seperti keadilan, keberanian, pengendalian diri, kemurahan hati, dan doktrin jalan tengah, tetapi etika itu menjelaskan secara logis bagaimana nilai-nilai etis itu membawa kebahagiaan pribadi, bukan menitikberatkan bagaimana nilai-nilai etis itu dapat dibina melalui pendidikan dan menyumbang bagi masyarakat. Etika Spinoza, yang terbit di Barat pada abad ke-17, juga bertujuan bukan, seperti Analek Konfusianisme atau Daodejing Taoisme, membina dan mendidik kebajikan pribadi yang menitikberatkan kerajinan, penghematan, dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan “manusia bebas” (free man) melalui penyelidikan tentang hakikat Tuhan atau kodrat manusia. Sebaliknya, sistem filsafat Timur bertujuan bukan menyingkapkan “hakikat” segala sesuatu, melainkan “praktik”. Sistem itu memusatkan diri pada pembentukan pemimpin yang baik.

Tidak mendengar tidak sebaik mendengar, mendengar tidak sebaik melihat, melihat tidak sebaik mengetahui, mengetahui tidak sebaik menjalankan. Tujuan belajar terletak pada praktik. (Xunzi 8:9)

Pemikiran yang menitikberatkan pendidikan pada pembinaan kebajikan setiap individu dimulai di Barat oleh Locke. Filsafat pendidikan Timur ini, yang tegak pada abad ke-5 SM, untuk pertama kalinya diungkapkan di Barat dua ribu tahun kemudian oleh Locke (1632–1704): “Dari semua orang yang kita jumpai, sembilan dari sepuluh menjadi seperti adanya, baik atau jahat, berguna atau tidak, karena pendidikan mereka.” Dan seperti Konfusius ia percaya bahwa “semua manusia lahir setara”.⁵⁰¹ Tetapi ada perbedaan penting antara filsafat pendidikan Timur dan filsafat pendidikan Locke. Sebagai pemikir Barat yang terikat pada filsafat Barat, ia meremehkan pentingnya naluri, dan di situlah tampak batas teori kodrat manusianya. Masalah pendidikan Locke ialah bahwa pendidikan itu tidak mengakui peran naluri. Manusia memang setara dan pendidikan memang penting, tetapi dalam teori kodrat manusianya ia melebih-lebihkan kemungkinan pikiran dan menilai bahwa pikiran melampaui batas naluri. Sebab nilai-nilai seperti kebebasan, yang diutamakan Locke, tidak dapat berdiri di atas naluri pelestarian diri. Kebebasan yang diberikan pikiran kepada manusia sangat penting. Tetapi kebebasan tidak dapat melampaui prinsip naluri yang bernama kelangsungan hidup.

Dalam peradaban Timur, maksudnya ialah mengelola dan mewaspadai keegoisan pada tataran etika. Pada akhirnya, jawaban yang menyelesaikan secara etis batas antara keserakahan dan pengejaran laba, yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum atau aturan, adalah hakikat gagasan pemimpin dan gagasan tanpa-tindakan di Timur. Peradaban Timur telah menegakkan konsep-konsep yang sangat berguna ini 2.500 tahun yang lalu dan memakainya. Pemimpin (junzi, 君子) adalah citra pemimpin yang diharapkan, yakni pemimpin yang menyublimasikan kepentingan rakyat menjadi kepentingannya sendiri, orang yang telah terbebas dari keegoisan pribadi. Sebaliknya, peserta menunjuk sebagian besar manusia, orang yang di kedudukan mana pun mendahulukan keegoisannya sendiri. Ia tidak layak menjadi pemimpin, tetapi sejarah memperlihatkan bahwa dalam banyak kasus peserta menduduki kedudukan pemimpin. Citra pemimpin yang etis, yang dilukiskan di Timur sebagai pemimpin dan orang bijak, dapat memberikan sumbangan besar bagi ekonomi politik modern. Kebajikan terbaik pemimpin bukanlah kekayaan, melainkan etika.

Pemimpin memikirkan apa yang benar; peserta memikirkan keuntungan. (Analek 4:16)

Pemimpin menyimpan kebajikan dalam hatinya; peserta menyimpan harta dalam hatinya. (Analek 4:11)

Gagasan pemimpin dan gagasan tanpa-tindakan saling terkait. Keduanya menanamkan dalam peradaban Timur filsafat ekonomi politik yang berusaha meminimalkan unsur buatan dalam tindakan manusia. Terutama keduanya memperingatkan terhadap campur tangan pemimpin. Pernyataan Daodejing bahwa “pemimpin tidak memiliki rencananya sendiri dan menjadikan rencana rakyat sebagai rencananya” (Daodejing 49) bertujuan mengelola keegoisan pemimpin. Karena itu pernyataan bahwa “bila pemimpin memimpin negara dengan tanpa-tindakan, rakyat berkembang dengan sendirinya” (Daodejing 57) justru merupakan pengelolaan keegoisan yang bernama etatisme. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sima Qian dalam Catatan Sejarawan: “Cara terbaik menjalankan negara ialah membiarkan rakyat melakukan apa yang mereka inginkan… Yang paling buruk ialah bersaing dengan rakyat demi mengejar keuntungan bersama mereka” (Catatan Sejarawan 129-1). Semuanya adalah filsafat yang telah mengambil tempat sebagai pemikiran ekonomi politik Timur sebelum Masehi; di Barat, filsafat ekonomi politik semacam ini untuk pertama kalinya baru muncul pada awal zaman modern, dua ribu tahun setelah Timur.

Baik di Timur maupun di Barat, dilema terbesar yang melekat dalam ekonomi politik ialah pembedaan pengejaran keuntungan dan keserakahan. Pengejaran keuntungan adalah daya penggerak ekonomi pasar. Tanpanya ekonomi pasar tidak dapat berdiri. Sekaligus, keegoisan atau keserakahan yang menghambat kepentingan umum jelas harus dikelola. Tetapi menjelaskan batas di antara keduanya adalah mustahil. Terutama, batas itu tidak dapat diatur dengan hukum atau aturan. Karena itu di bidang ini etika ikut berperan. Yang penting adalah keteladanan pemimpin. Betapapun baiknya hukum, bila pemimpin melanggarnya dengan berbagai cara, hukum tidak berguna. Yang paling mencolok pada pemimpin adalah penimbunan kekayaan. Harus ada prinsip etis bahwa orang kaya sulit menjadi pemimpin dan pemimpin sulit menjadi kaya. Hukum dapat dihindari dengan berbagai cara, tetapi kekayaan pasti akan tampak, dan tidak dapat dijelaskan secara etis.

Dalam rangka pengelolaan keegoisan, Taoisme menekankan pentingnya peran pemimpin. Taoisme menjelaskan bahwa negara baru dapat bertahan dan berkembang bila pemimpin menjadikan sifat mementingkan orang lain sebagai dasar penyelenggaraan negara. Etika menjadi kepentingan diri yang tercerahkan.

Orang bijak tidak menimbun bagi dirinya sendiri. Makin banyak ia membelanjakan bagi orang lain, makin banyak ia merangkul.

Makin banyak ia memberi kepada orang lain, makin banyak ia memiliki. (Daodejing 81)

Konfusianisme dan Taoisme sama-sama memandang etika dan politik sebagai satu yang tak terpisahkan, dan melukiskan citra ideal etis sebagai pemimpin (junzi, 君子) dan orang bijak; bila diterapkan pada abad ke-21, pemimpin dan orang bijak itulah pemimpin yang diharapkan. Pemimpin harus mendahulukan bukan kekayaan, melainkan keteladanan yang dibangun di atas kerajinan dan penghematan. “Pemimpin bersungguh-sungguh menimbun apa yang benar. Ia tidak bersungguh-sungguh menimbun harta” (Analek 15:32). Karena itu pemimpin tidak menimbun hartanya sendiri, dan memusatkan diri pada membagikan kemampuannya demi orang lain. “Pemimpin tidak menimbun bagi dirinya sendiri. Makin banyak ia membelanjakan bagi orang lain, makin banyak ia merangkul. Makin banyak ia memberi kepada orang lain, makin banyak ia memiliki” (Daodejing 81).

Demikianlah, bagi pemimpin Timur, ukuran etis lebih penting daripada keberhasilan atau kemenangan. Di Timur, relasionalisme membentuk peradaban yang bekerja sebagai ganti individualisme peradaban Barat. Pemimpin menjadikan sifat mementingkan orang lain (kepentingan diri yang tercerahkan, enlightened self-interest), bersama keteladanan dan kejujuran, sebagai ukuran. Citra pemimpin semacam ini bukannya tidak ada di Barat:

Ketika ia wafat, seluruh hartanya hanyalah rumah tempat ia tinggal… Ketika meninggalkan jabatan publik pada 1953, satu-satunya penghasilannya adalah pensiun militer sebesar 112 dolar sebulan. Ketika sebuah perusahaan besar menawarinya jabatan bergaji sangat tinggi, ia menjawab: “Yang Anda inginkan bukan saya. Yang Anda inginkan adalah jabatan presiden, dan jabatan itu bukan milik saya. Jabatan itu milik rakyat Amerika, dan tidak untuk dijual.”⁵⁰²

Inilah pandangan etika Presiden Truman (Truman). Semangat semacam ini sangat dihormati di Barat pula. Cincinnatus (Cincinnatus), yang dipuja sebagai negarawan dan warga teladan zaman Romawi, adalah tokoh semacam itu. Setelah mengabdi dengan kekuasaan tertinggi di Roma, ia meninggalkan jabatannya, pulang ke kampung halamannya, dan menjalani sisa hidupnya sebagai petani biasa. Ia adalah tokoh legendaris Romawi yang tidak mendambakan kekuasaan dan mengabdikan diri bagi kepentingan umum, tokoh yang dihormati Washington, presiden pertama Amerika Serikat. Pada 1790 sebuah kota bernama Cincinnati pun resmi didirikan di Amerika. Tetapi citra pemimpin yang jujur, rajin, dan hemat semacam ini bukanlah citra pemimpin yang umum di Barat. Dari Aleksander Agung sampai Caesar, dari dinasti-dinasti modern sampai Napoleon, para pemimpin Barat zaman dahulu adalah pemenang dan penakluk, dan sekaligus memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Dengan meneladani citra pemimpin semacam ini, para pemimpin Barat modern kaya. Tetapi sebagaimana ditunjukkan Mengzi, bila pemimpin kaya dan mengejar keuntungan, para pembantunya, bahkan seluruh rakyat, meneladani pemimpin itu dan mengejar keuntungan serta ingin menjadi kaya. Pada akhirnya, mengikuti citra pemimpin semacam ini, seluruh rakyat menginginkan “kekayaan dan kemasyhuran” (Wealth and Fame) ketimbang pengejaran cita-cita etis.

Di Timur, rakyat masih menjadikan kerajinan dan penghematan sebagai kebajikan, dan teladannya ialah para pemimpin yang jujur dan, bahkan setelah pensiun, menjalani hidup yang tenang dan tidak kaya. Dan untuk sementara filsafat ini dalam kenyataan masih tetap umum. Di Timur, orang kaya sulit berpolitik, dan orang kaya tidak dapat menguasai pers. Hal ini berlawanan dengan Amerika, di mana orang-orang terkaya seperti Musk, Bezos, Murdoch, dan Ellison memiliki dan memperluas media-media besar. Itulah latar belakang munculnya penilaian bahwa “siapa yang menguasai media menguasai dunia”.

Dalam pemikiran ekonomi politik Timur, etikalah yang menarik batas antara pengejaran laba dan keserakahan. Bahwa perusahaan raksasa menguasai perusahaan media, di Timur adalah keserakahan yang melanggar otonomi, sedangkan di Barat adalah pengejaran keuntungan yang merayakan kebebasan. Bahwa orang kaya menjadi pemimpin atau pemimpin menjadi kaya, di Timur adalah pelanggaran otonomi yang keluar dari tanpa-tindakan, sedangkan di Barat adalah laissez-faire yang mengejar kebebasan. Pembedaan semacam ini adalah wilayah yang tidak dapat diatur dengan hukum dalam sistem gagasan tindakan disengaja (youwei, 有爲) di Barat. Dalam sistem gagasan tanpa-tindakan di Timur, pembedaan itu adalah inti etika.

Semangat kerajinan dan penghematan rakyat serta tradisi keteladanan pemimpin yang hidup bersih dan sederhana: inilah yang harus dijaga. Dalam hal inilah ekonomi politik Timur dapat menanggapi keegoisan individualis dengan efektif, dan justru inilah titik yang dapat menjaga keunggulan Timur dibandingkan Barat dalam landasan dasar ekonomi pasar. Dari segi pemikiran, pembiaran keegoisan yang melekat dalam pola ekonomi politik Barat membentuk sisi mata uang yang sama dengan sistem ekonomi konsumsi dan utang, sedangkan pengelolaan keegoisan yang melekat dalam landasan dasar ekonomi politik Timur membentuk sisi mata uang yang sama dengan sistem ekonomi kerajinan dan penghematan. Dalam masyarakat mana pun tidak mungkin semua orang menjadi kaya. Tetapi masyarakat dapat bekerja sama membantu orang miskin. Dalam masyarakat yang bekerja sama seperti itu, pemimpin harus membela kepentingan umum dan memberi teladan kerajinan dan penghematan. Itulah relasionalisme.

Ekonomi Barat, berlandaskan individualisme, mengajukan logika bahwa bila orang menjadi kaya, kesenjangan antara kaya dan miskin teratasi melalui efek tetesan ke bawah. Dengan kata lain, itulah teori bahwa bila manfaat atau sumber daya terpusat pada lapisan atas (orang kaya, perusahaan besar, dan sebagainya), semua itu pada akhirnya mengalir ke lapisan bawah (rakyat kecil, usaha kecil dan menengah, dan sebagainya) melalui investasi, konsumsi, dan lapangan kerja, sehingga seluruh ekonomi tumbuh. Namun teori ini dapat dijelaskan dalam ekonomi “negara penakluk”, yang lama menopang ekonomi Barat dari zaman Yunani-Romawi sampai zaman penaklukan dunia pada awal zaman modern. Tetapi teori ini tidak dapat dijelaskan setelah Barat sendiri, pada awal zaman modern, beralih ke sistem ekonomi “negara-bangsa”. Dukungan bagi lapisan atas berujung pada tribalisme, dan pada akhirnya hanya memiskinkan kelas menengah dan menambah kesenjangan antara lapisan atas dan lapisan bawah.

Pola etika politik dan ekonomi politik yang bernama kerajinan dan penghematan melekat secara dalam dan luas dalam peradaban Timur. Terutama tradisi keteladanan pemimpin, sebagai sistem filsafat yang berpijak pada relasionalisme, dapat dipandang jauh lebih sehat dan kokoh daripada Barat. Tetapi bila Timur, dengan mempelajari lembaga dan norma Barat yang berlandaskan individualisme, meninggalkan kebudayaan dan tradisinya sendiri tentang kerajinan dan penghematan, Timur akan berpindah dari negara kerajinan dan penghematan ke kelompok negara konsumsi dan utang. Pada saat itu Timur akan kehilangan masa depannya bersama etika kerja kerajinan dan penghematan. Sebaliknya, bila Timur, sambil mempelajari lembaga ekonomi pasar demokratis Barat, dapat menjaga semangat kerajinan dan penghematannya sendiri serta tradisi mengutamakan pendidikan dan meritokrasi, Timur akan memiliki sistem kebudayaan ekonomi politik yang dapat diajukannya bagi masa depan. Lebih jauh lagi, Timur akan menyumbang dalam mengelola dengan lebih baik masa pergolakan yang dihadapi umat manusia, yaitu polarisasi dan revolusi AI.